Bingkaiwarta, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengukuhkan komitmen membangun birokrasi bersih dengan menyerahkan penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) kepada 24 satuan kerja (Satker)nya. Pemberian penghargaan dilakukan oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN yang berlangsung di Jakarta, Senin (8/12/2025).
WBK merupakan predikat untuk unit kerja pemerintah yang telah membangun Zona Integritas, dengan komitmen mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel, dan memberikan pelayanan publik berkualitas tanpa korupsi. “Saya mengapresiasi terhadap 24 Satker, 1 Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan 23 Kantor Pertanahan (Kantah) yang sudah dideklarasikan dengan predikat WBK. Saya ucapkan terima kasih atas komitmen ini,” ujar Nusron dalam sambutannya.
Melihat capaian tersebut, Menteri Nusron mengimbau ke-24 Satker agar menjaga kualitas layanan pertanahan. “Kalau masih ditemukan praktik yang aneh-aneh di lapangan (pelayanan kurang sesuai), tidak perlu sampai aparat penegak hukum (APH), akan saya langsung tindak tegas,” tegasnya.
Penghargaan tahun ini diberikan kepada Satker yang tersebar di berbagai pulau: dari Kalimantan (Kanwil BPN Kaltim, Kantah Banjarbaru, Kantah Hulu Sungai Utara); Sumatera (Kantah Banda Aceh, Langkat, Sibolga, Tebing Tinggi, Dumai, Padang); Bangka Belitung (Kantah Pangkalpinang); Jawa (delapan Satker termasuk Kantah Tasikmalaya, Pringsewu, Kudus, Malang); Sulawesi (Kantah Gorontalo, Parepare); dan Bali (Kantah Buleleng, Gianyar).
Pemberian penghargaan dilakukan bersama Wakil Menteri ATR Ossy Dermawan, Sekretaris Jenderal Dalu Agung Darmawan, serta Asisten Deputi Koordinasi Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Kamaruddin. Dengan penambahan 24 Satker baru, total Satker ATR/BPN yang mendapat predikat Zona Integritas mencapai 100, dengan rincian 4 WBBM, 75 WBK, dan 21 Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas.
Momen ini menjadi bagian dari Rakernas ATR/BPN yang berlangsung 8-10 Desember 2025, diikuti 471 peserta dari pejabat tinggi, kepala Kanwil, dan kepala Kantah. Rakernas bertujuan meningkatkan kualitas dan percepatan penyelesaian berkas layanan pertanahan, dengan hadirnya Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Akhsanul Khaq sebagai narasumber.
Capaian ini menunjukkan upaya kuat Kementerian ATR/BPN dalam memperluas Zona Integritas di seluruh tanah air, dengan harapan pelayanan pertanahan semakin memuaskan masyarakat. (Abel/hms)
