Bingkaiwarta, KUNINGAN – Sebanyak 39.000 warga Kabupaten Kuningan yang sebelumnya tercatat sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terancam kehilangan akses layanan kesehatan akibat penonaktifan massal dari sistem kepesertaan.
Menyikapi hal ini, Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, langsung menggelar rapat koordinasi lintas sektor, Rabu (6/8/2025) di Aula Dinas Kesehatan sebagai langkah respons cepat Pemerintah Daerah.
“Persoalan ini sangat krusial karena menyangkut hak dasar masyarakat. Jika tidak segera ditangani, akan berdampak langsung pada pelayanan kesehatan dan bisa membebani APBD melalui pembiayaan Jamkesda,” tegas Bupati Dian.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan seluruh kepala Puskesmas agar proses reaktivasi kepesertaan BPJS dapat dipercepat. Jika tidak, pemerintah daerah harus menanggung pembiayaan melalui Jamkesda yang berpotensi menyedot anggaran hingga puluhan miliar rupiah.
“Kita ingin masyarakat yang tercoret segera kembali masuk sistem. Tidak boleh ada jeda layanan,” ujarnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan, dr. Edi Martono, Kepala Dinas Sosial, Dr. Toto Toharudin, serta seluruh kepala Puskesmas se-Kabupaten Kuningan.
Kadinsos Toto menjelaskan bahwa penonaktifan PBI merupakan kewenangan Kementerian Sosial, sedangkan pembiayaan Jamkesda menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Untuk mempercepat proses validasi dan reaktivasi, saat ini akun pengelolaan data telah dibagi ke lima wilayah dapil, masing-masing didampingi satu PIC khusus.
“Selama ini hambatannya lebih ke teknis, terutama keterbatasan akses akun input. Sekarang dengan pembagian akun dan personel di tiap wilayah, kita harap ini jadi solusi percepatan,” jelas Toto.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dr. Edi Martono menambahkan bahwa pelayanan rawat jalan di Puskesmas tetap berjalan, namun rujukan ke rumah sakit menunggu kepesertaan aktif kembali.
“Beberapa penerima manfaat PKH juga ikut terdampak. Ini menjadi prioritas karena mereka kelompok rentan yang sangat membutuhkan layanan kesehatan berkelanjutan,” ujarnya.
Langkah ini merupakan wujud komitmen Pemkab Kuningan dalam menjaga keberlangsungan akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok tidak mampu dan rentan. (Abel)
