Bingkaiwarta, KUNINGAN – Netralitas ASN adalah isu yang harus terus didengungkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Maka dari itu, sangat penting untuk menjaga netralitas ASN dalam setiap proses politik di Kuningan.
Demikian disampaikan Direktur Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC) Bandung, Indra Purnama dalam sebuah diskusi, Kamis (4/6/2024) sore.
“Masalah netralitas ASN harus sering kita dengungkan karena ini penting untuk kita. Jangan sampai terjadi abuse of power yang dilakukan oleh ASN,” kata Indra Purnama.
Dijelaskan Indra, bahwa deklarasi netralitas ASN perlu terus didorong, meski secara umum belum ada undang-undang yang bertentangan dengan hal tersebut. ASN yang melanggar ketentuan netralitas bisa mendapatkan sanksi, terutama jika mereka melakukan pendekatan dengan partai politik tanpa cuti resmi.
“ASN yang tidak cuti tetapi sudah teridentifikasi melakukan pendekatan dengan partai politik, itu bisa dikenakan sanksi,” ujarnya.
Terkait konstelasi politik di Kuningan, menurut Indra, PDI Perjuangan masih memiliki peluang besar untuk mengusung calon bupati. “Secara elektoral, PDIP masih punya kans yang cukup tinggi dengan posisi kursi dan perolehan suara hari ini,” ungkapnya.
Selain itu, Indra juga menyoroti beberapa nama potensial dari PDIP yang bisa maju dalam Pilbup Kuningan. “Dari PDIP ada dua nama kuat, yaitu Kang Rana dan Kang Ridho. Kang Ridho diuntungkan oleh popularitasnya sebagai mantan wakil bupati,” tuturnya.
Prediksi Indra, bahwa partai-partai lain akan menunggu langkah PDIP sebelum memutuskan koalisi. “Partai lain akan menunggu bagaimana PDIP berkoalisi, dan siapa calon kuat yang akan disandingkan dengan calon PDIP,” imbuhnya.
Disamping itu, Indra juga mencermati kemungkinan koalisi yang akan terbentuk di tingkat kabupaten. “Partai politik akan mencoba untuk membentuk koalisi yang kuat untuk melawan dominasi PDIP. Ada kemungkinan tiga sampai empat pasangan calon yang akan muncul di Kabupaten Kuningan,” ucapnya.
Meskipun demikian, Indra menekankan bahwa politik itu dinamis dan segala kemungkinan masih bisa terjadi. “Politik itu dinamis, bisa saja ada kejutan dari tingkat pusat seperti yang terjadi di Bandung,” katanya.
Indra mengatakan, bahwa IPRC akan melakukan survei pasca pendaftaran untuk melihat perkembangan terbaru dalam konstelasi politik di Kuningan. “Kita rencana survei di bulan depan untuk melihat situasi setelah pendaftaran calon,” pungkasnya. (Abel)
