Bingkaiwarta, CIDAHU – Sebuah rumah megah milik pasangan suami istri AP dan EP warga Blok Manis Desa Cihideung Girang, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, terbongkar mendapat bantuan sosial. Kondisi rumah yang tidak seharusnya mendapat bantuan sosial dari pemerintah ini, tentu saja membuat cemburu warga miskin asli, yang tidak mendapatkan bansos.
Kepala Dinas Sosial Kuningan Dr H Toto Toharudin beserta para kepala bidang, dibuat terkejut. Bersama Asda I Setda Kuningan Toni Kusumanto, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Irna Afrianti, mereka membuktikan temuan tersebut, ke lokasi pada Selasa (12/3/2025).
Diketahui pekerjaan AP sebagai pemborong proyek di Jakarta dengan pendapatan per bulan hingga puluhan juta.
“Betul, 1 KK atas nama AP-EK ini dapat bansos PKH (program keluarga harapan),” ujar Pendamping PKH Desa Cihideung Girang, Uum Sumiati.
Dari data yang diperoleh, keluarga berumah megah itu menerima bansos PKH sejak Oktober, Desember Tahun 2023, penuh Tahun 2024, bahkan Januari, Februari dan Maret Tahun 2025 ini, juga sudah dicairkan.
“Saya baru pegang Desa Cihideung Girang pak. Saya juga tahu keluarga ini dapat PKH dari kantor pos agar bisa dieksekusi. Hanya proses eksekusi harus ada surat pengunduran diri keluarga dari PKH. Berapa kali kesini (kerumah,red) belum ketemu, ini baru ketemu,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kuningan Dr H Toto Toharudin sangat prihatin dengan kondisi penerima manfaat bansos di lapangan. Tapi hasil konfirmasi ke penerima, ternyata tidak pernah mengajukan bansos, dusun hingga desa juga tidak mengajukan. Tiba-tiba, keluarga itu mendapat kabar dari desa menerima bansos.
“Kasus seperti ini, masuk inventarisir kita. Yang pasti, data masuk lewat Aplikasi SIKS-MA atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat, langsung Kemensos RI. Bahkan, siapapun bisa input data ke SIKS-MA,” terang Toto.
Ia berjanji bersama pendamping PKH dan desa, akan terus melakukan ground cheking ke lapangan, terutama dalam mensukseskan program, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang ditargetkannya harus tuntas Maret 2025 ini.
“DTSEN akan menjadi kekuatan data baru, sebagai data tunggal yang akan digunakan oleh 18 kementrian. Jadi tidak ada lagi banyak sumber data untuk bansos dan lainnya nanti, selain DTSEN. Dimana, DTSEN akan memotret fakta sebenarnya kondisi penerima manfaat. Mohon doa dan dukungan,” pungkasnya. (Abel)
