Oleh: Lia Awaliyah (Mahasiswi Majalengka)
Fenomena judi online di Indonesia semakin merajalela dan tidak mengenal batasan usia. Baik orang dewasa maupun anak-anak, hampir semuanya terjerat kasus ini. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan bahwa anak-anak usia 10–16 tahun sudah terlibat aktif dalam judi online dengan nominal yang cukup besar, mencapai angka Rp2,2 miliar (www.cnbcindonesia.com, 8 Mei 2025).
Berdasarkan laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jawa Barat menempati posisi teratas sebagai provinsi dengan jumlah transaksi judi online dan pinjaman online di Indonesia. Pernyataan ini diperkuat oleh PPATK pada tahun 2024 yang mencatat 535.000 pemain judi online di Jawa Barat dengan nilai transaksi Rp3,8 triliun (www.teknologi.bisnis.com, 14 Mei 2025).
Melihat maraknya kasus judi online yang menyasar anak-anak di Indonesia, pemerintah mengambil tindakan tegas untuk memberantasnya melalui kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas). Peraturan ini mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk membatasi akses digital anak, melindungi data pribadi, serta ikut meningkatkan literasi digital. Selain itu, pemerintah juga mengimbau orang tua untuk aktif mengedukasi anak tentang bahaya judi online, mendampingi aktivitas digital mereka, dan segera berkonsultasi dengan psikolog atau KPAI jika menemukan tanda-tanda kecanduan (www.beritasatu.com, 19 Mei 2025).
Lantas, apakah solusi yang dilakukan pemerintah ini sudah tepat? Sebagai solusi singkat, pemerintah memang sudah melakukan pencegahan. Namun, sayang sekali solusi tersebut belum menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya. Judi online bukannya berkurang, malah semakin bertambah, yang awalnya hanya pada kalangan dewasa kini merambah ke usia anak-anak. Terlebih jika sistem yang pemerintah terapkan saat ini adalah sistem kapitalisme yang menjadikan keuntungan sebagai tujuan utama, meskipun harus merusak generasi muda. Industri ini memanfaatkan celah psikologis dan visual untuk menarik anak-anak, yang secara jelas memperlihatkan wajah asli sistem kapitalisme yang rakus dan tidak mengenal batas moral.
Upaya pemerintah selama ini masih bersifat sistematis dan belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan pemutusan akses terhadap situs-situs judi online yang belum merata secara keseluruhan. Masih banyak situs judi online yang bisa diakses, baik oleh kalangan dewasa maupun anak-anak. Ini menandakan kegagalan sistem kapitalisme dalam menyelamatkan generasi muda dari kriminalitas.
Keluarga, sebagai lingkungan terdekat dan pertama bagi anak, memiliki peranan sentral dalam membentengi anak dari kerusakan moral, termasuk jebakan judi online. Peran orang tua, khususnya ibu, sangatlah penting. Keluarga muslim dapat melahirkan anak-anak yang kuat secara akidah dan tidak mudah bermaksiat. Namun, hal ini sulit terwujud jika orang tua masih disibukkan oleh pemenuhan ekonomi yang mendesak mereka untuk bekerja keras sampai melupakan perannya dalam mendidik anak-anak.
Dalam sistem Islam, pendidikan tidak hanya berfokus pada akademik, melainkan juga pada pembentukan pola pikir dan sikap agar sesuai dengan syariat Islam. Anak dididik agar mengetahui dan memahami konsep halal dan haram, serta menjadikannya sebagai standar hidup dalam menentukan pilihan, bersikap, dan berperilaku sehari-hari. Karena pada hakikatnya, Islam adalah pegangan hidup yang harus ditaati dan dilaksanakan secara kafah.
Selain itu, dalam Islam, negara memiliki peran fundamental dalam menjaga rakyat dari segala bentuk kerusakan, termasuk judi online. Negara mampu menutup akses secara menyeluruh dan mencegah konten-konten yang merusak. Selain itu, perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi akan dijadikan sarana untuk kemaslahatan umat.
