Bingkaiwarta, KUNINGAN – Universitas Kuningan (Uniku) menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Strategi Kebijakan Penataan Ruang untuk Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Melalui Pendekatan Multidisiplin” di Aula Hotel Grand Cordela, Kamis (26/6/2025).
FGD ini menghadirkan para narasumber dari berbagai latar belakang, yakni Prof. Dr. Dikdik Harjadi, M.Si., Rektor Uniku sekaligus Guru Besar Ilmu Manajemen, Prof. Dr. Suwari, SH., MH., Dekan Fakultas Hukum Uniku dan Guru Besar Ilmu Hukum, Perwakilan dari Dinas PUTR, Bappeda, DPRD Kabupaten Kuningan, serta Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian penelitian tim akademisi FH Uniku yang diketuai oleh Dr. Haris Budiman, SH., MH., untuk menggali masukan dan menyusun rekomendasi kebijakan penataan ruang berbasis pengembangan pariwisata berkelanjutan.
“Kita undang unsur pemerintah, DPRD, akademisi, dan pelaku pariwisata untuk berdialog dan memberi masukan tentang permasalahan aktual terkait kebijakan tata ruang dan pariwisata,” ujar Haris Budiman.
Dalam diskusi yang melibatkan dosen, mahasiswa, dan praktisi, berbagai isu strategis muncul dan menjadi sorotan. Salah satunya disampaikan oleh Anggota DPRD Kuningan, Rana Suparman, yang menekankan pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai lokal dalam merumuskan kebijakan.
“Kita punya budaya dan kearifan lokal, terutama budaya Sunda, yang sangat erat dengan konsep tata ruang. Ini bisa menjadi acuan dalam perumusan kebijakan yang sesuai dengan karakter daerah,” ujarnya.
Prof. Dikdik Harjadi menyoroti bahwa sektor pariwisata sangat potensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah jika dikelola dengan tepat. Ia berharap pemerintah dapat lebih serius mengoptimalkan sektor ini melalui kebijakan yang strategis.
Sementara itu, Prof. Suwari menggarisbawahi urgensi Peraturan Daerah (Perda) Konservasi yang menurutnya sangat dibutuhkan demi menjaga keseimbangan lingkungan.
“Sudah saatnya kita memiliki Perda Konservasi sebagai dasar hukum menjaga kawasan hijau, tentunya berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi,” tegasnya.
Dari unsur pemerintah, perwakilan Dinas PUTR dan Bappeda turut memaparkan tantangan teknis dalam penyusunan tata ruang, termasuk perlunya sinergi lintas sektor. Perwakilan Pokdarwis pun menyampaikan harapan agar rencana pengembangan pariwisata mengedepankan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan.
FGD ini disambut baik oleh seluruh peserta karena menjadi wadah kolaboratif dalam menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemda, terutama terkait revisi RTRW dan arah kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Kuningan.
“Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan Pemda dalam merumuskan kebijakan tata ruang dan pariwisata yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkas Dr. Haris Budiman. (Abel)
