Bingkaiwarta, KUNINGAN – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kuningan menyatakan dukungan penuh terhadap arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan 2025-2029.
Dalam penyampaian pandangan fraksi di rapat paripurna DPRD, Jumat (4/7/2025), Juru Bicara Fraksi Golkar, Raka Maulana Wijaya, menegaskan bahwa visi “Kuningan Melesat” memberikan harapan besar bagi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang lebih progresif dan merata.
“Visi Kuningan Melesat memberi arah jelas bagi transformasi pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat yang belum merasakan zona nyaman. Maka, RPJMD ini harus menjawab kebutuhan tersebut dengan gerakan penanganan yang cepat dan terukur,” ujar Raka.
Fraksi Golkar juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga 8,26 persen serta pengurangan angka pengangguran menjadi 7,21 persen.
Selain target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,91 persen, Fraksi Golkar menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat untuk mendorong investasi dengan mengoptimalkan potensi geografis dan demografis Kabupaten Kuningan.
“Pengembangan pembangunan berbasis wilayah adalah keniscayaan guna memastikan pemerataan dan peningkatan IPM di atas rata-rata kawasan Ciayumajakuning,” tegasnya.
Menurutnya, RPJMD ini juga harus selaras dengan program pemerintah pusat dan provinsi, termasuk Asta Cita Presiden. Fraksi Golkar mendukung penuh 10 program unggulan daerah, yaitu:
1. Ngaji Diri (Nyaah ka santri, ka guru ngaji, dan pesantren mandiri)
2. Gema Sadulur (gerakan bersama ngariksa kaum dhuafa, lansia, dan pengangguran)
3. Jawara Tani (jaringan irigasi walatra cai tani mukti)
4. Someah ka Semah (sistem online modern untuk investasi ramah lingkungan)
5. Pertama (pelayanan dasar kesehatan, pendidikan mapan, dan paripurna)
6. Nata Daya (penataan alun-alun desa sebagai pusat ekonomi dan daya tarik wisata)
7. Tatapakan Jati (tanam tanah pakarangan jaga dan tekan inflasi)
8. Ajeg Timbangan (APBD terjaga, tepat sasaran, dan berimbang)
9. Pasar Raya (pemberdayaan sanggar ekraf dan usaha rakyat)
10. Abdi Negara (komitmen pelayanan dan pengabdian aparatur yang profesional)
Raka menambahkan, evaluasi terhadap capaian pembangunan sebelumnya penting sebagai tolok ukur keberhasilan ke depan. Sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai krusial dalam memastikan RPJMD dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Kami mendorong pemerintah daerah terus membuka ruang kerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi, serta sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” katanya.
Fraksi Golkar mengajak seluruh elemen menjadikan RPJMD sebagai komitmen bersama dalam membangun Kabupaten Kuningan yang lebih baik, inklusif, dan berdaya saing.
“Kami percaya, dengan kerja sama dan komitmen kuat seluruh pihak, cita-cita menjadikan Kuningan sebagai kabupaten maju dan sejahtera bisa terwujud,” pungkas Raka. (Abel)
