Bingkaiwarta, JAKARTA – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian kepastian hukum atas tanah. Menurutnya, pengelolaan tanah yang tepat sasaran menjadi kunci agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat.
“Ini adalah bukti bahwa negara hadir untuk memberikan kepastian hukum atas tanah rakyat. Tanah bukan hanya soal aset, tetapi juga sumber kehidupan dan kesejahteraan,” ujar Ossy di Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Berdasarkan data hingga Juli 2025, proses pendaftaran tanah di Indonesia telah mencapai 122,7 juta bidang dari target nasional 126 juta bidang. Ossy menilai capaian ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan mendorong pemerataan ekonomi antarwilayah.
Sertipikasi Tanah Wakaf Terus Digenjot
Kementerian ATR/BPN juga mempercepat program sertipikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, tercatat 272.237 bidang tanah wakaf berhasil disertipikasi. Langkah ini ditujukan untuk mendukung berbagai kepentingan publik, mulai dari pembangunan rumah ibadah, lembaga pendidikan, ruang terbuka hijau, hingga taman kota.
“Ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kekuatan hukum rumah ibadah dan membangun lingkungan masyarakat yang inklusif,” jelas Ossy.
Sejalan dengan Program Prioritas Nasional
Ossy menambahkan, upaya Kementerian ATR/BPN selaras dengan program prioritas pemerintah di sektor lain, antara lain:
1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) — telah menjangkau 7 juta anak sekolah demi memperkuat gizi dan tumbuh kembang generasi muda.
2. Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) — melayani 7 juta orang sejak Februari 2025 dan menciptakan lebih dari 100 ribu lapangan kerja di sektor kesehatan.
3. Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah — sejak awal 2025 telah menyelesaikan 139 ribu unit sebagai solusi krisis perumahan.
4. Sekolah Rakyat — membangun dan mengoperasikan 100 sekolah sebagai upaya memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan berkualitas.
5. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih — membentuk lebih dari 80 ribu koperasi untuk memperluas akses pembiayaan usaha rakyat serta membangun infrastruktur dasar di tingkat desa dan kelurahan.
“Seluruh capaian ini tidak lepas dari partisipasi aktif masyarakat. Sinergi antara negara dan rakyat menjadi energi besar untuk mendorong kemajuan bangsa,” pungkasnya. (Abel/hms)
