Bingkaiwarta, JAKARTA– Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi membuka akses peta dasar pertanahan kepada publik melalui aplikasi berbasis web Geoportal Bhumi. Langkah ini disebut sebagai upaya memperkuat transparansi sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pertanahan.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol ATR/BPN, Harison Mocodompis, menjelaskan bahwa aplikasi Bhumi memungkinkan masyarakat ikut berperan aktif dalam mengawasi tata kelola tanah.
“Masyarakat bisa ikut menjadi mata bagi kerja-kerja pemerintah. Di Kementerian ATR/BPN itu ada satu peta yang open access. Itu diberikan akses kepada masyarakat lewat portalnya di bhumi.atrbpn.go.id,” terang Harison, Jumat (22/8/2025).
Melalui aplikasi tersebut, publik dapat melihat peta seluruh wilayah Indonesia secara spasial, termasuk informasi bidang tanah yang sudah maupun yang belum memiliki hak. Seluruh data bidang tanah yang sudah dipetakan kini bisa diakses secara terbuka.
Selain itu, Bhumi dilengkapi dengan berbagai fitur, di antaranya Peta Interaktif, Alat Pencarian Lokasi, Informasi Bidang Tanah Terpetakan, Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT), hingga data geospasial lainnya. Aplikasi ini juga mendukung analisis spasial secara langsung dan visualisasi data 3D berbasis format BIM (Building Information Modeling).
“Tidak hanya Kementerian ATR/BPN yang bisa memikirkan, tapi saya rasa adalah kolaborasi dari pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait,” tambah Harison, menekankan pentingnya dukungan lintas sektor agar pemanfaatan teknologi ini berjalan optimal.
Dengan dibukanya akses geoportal Bhumi, diharapkan masyarakat tidak hanya memperoleh informasi yang lebih transparan, tetapi juga turut berkontribusi dalam mengawasi dan menjaga tata kelola pertanahan yang akuntabel di Indonesia. (Abel/hms)
