Bingkaiwarta, JAKARTA – DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) meluncurkan Buku Rekomendasi Panja Open Government Parliament (OGP) dan Panja Organisasi Internasional (OI) di Ruang Abdul Muis, Jumat (26/9/2025). Peluncuran ini menjadi momentum penting bagi DPR RI dalam memperkuat prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas, sekaligus meneguhkan diplomasi parlemen di tengah dinamika global.
Kehadiran buku ini menandai hasil kerja Panja yang dibentuk enam bulan lalu. Panja OGP fokus mendorong keterbukaan parlemen, transparansi informasi, serta peningkatan partisipasi publik dalam kerja-kerja legislasi dan pengawasan. Sementara itu, Panja OI dibentuk menyusul posisi strategis Indonesia yang baru diterima sebagai anggota tetap BRICS+ dan tengah menjalani proses aksesi keanggotaan penuh OECD.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, menegaskan bahwa strategi tindak lanjut hasil Panja tidak boleh berhenti pada laporan administratif semata. Ia berharap, rekomendasi yang dihasilkan bisa memperkuat kepercayaan publik terhadap DPR sekaligus membuka ruang baru bagi riset mengenai parlemen.
“Harapannya dengan hadirnya buku panja ini bisa tidak hanya memperkuat membangun kepercayaan publik kepada DPR RI, tapi juga menjadi ranah bagi para periset untuk memberi masukan konstruktif tentang bagaimana kita menindaklanjuti kerja-kerja kita, termasuk poin transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab,” ujar Bramantyo.
Ia menambahkan, DPR RI telah memiliki kanal berita yang menyiarkan jalannya rapat dari awal hingga akhir, namun publik juga memerlukan akses lebih konkret terhadap risalah rapat. “Publik nanti bisa melihat dan meriset secara langsung apa yang menjadi pembahasan dan diskusi di DPR,” jelasnya.
Bramantyo menekankan bahwa keterbukaan bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari strategi DPR untuk terus berbenah. Menurutnya, DPR RI ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang didorong lewat keterlibatan dalam BRICS dan OECD harus berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan. “Kita selalu memastikan bahwa kita menginginkan pertumbuhan ekonomi, tapi pertumbuhan itu juga harus disertai pemerataan kesejahteraan,” tegasnya.
Dalam konteks global, ia melihat keanggotaan Indonesia dalam OECD dan BRICS sebagai peluang besar untuk memperluas akses pasar internasional. Hal ini diharapkan memberikan dampak positif yang nyata bagi ekonomi nasional, khususnya bagi sektor UMKM hingga pengrajin lokal di daerah. “OECD dan BRICS ini memberikan peluang bagi kita untuk masuk ke pasar-pasar internasional. Harapannya, dampak positifnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan, termasuk UMKM maupun pengrajin-pengrajin di Indonesia, di kabupaten-kabupaten seluruh Indonesia, yang bisa berkontribusi memasok kebutuhan ekonomi internasional,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bramantyo menyampaikan bahwa langkah-langkah keterbukaan sebenarnya sudah dijalankan DPR RI sejak enam bulan terakhir. “Seperti yang kita ketahui, Panja OGP dan Panja Organisasi Internasional ini kan sudah kita lakukan enam bulan yang lalu, sebelum mata publik secara nasional melihat ke DPR. Artinya DPR terus berbenah, menyempurnakan maupun memperbaiki apa yang di mata masyarakat masih ada kekurangan,” terangnya.
Ke depan, BKSAP akan mendistribusikan hasil Panja ini secara bertahap, dimulai dari lingkaran internal hingga meluas ke publik. “Kami menginginkan hasil Panja ini tidak hanya menjadi laporan administratif, tapi juga ada tindak lanjut dan hal-hal yang lebih konkret lagi untuk mengarah ke open government,” tutup Politisi Fraksi Partai Demokrat ini. (ARL)
