Oleh: Resa Ristia Nuraidah
Banjir bandang melanda Bali, 123 titik terdampak di 6 kabupaten/kota. 18 orang meninggal, ratusan orang mengungsi. Tukad (sungai) Badung menyempit karena padat bangunan. Sementara hutan di hulu gunung Batur tinggal 1.200 ha dari total 49.000 ha. Dan dalam 20 tahun terakhir jumlah akomodasi wisata melonjak 2 kali lipat.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkap sejumlah faktor penyebab banjir di Bali yang terjadi pada Rabu (10/9). Beberapa penyebabnya adalah cuaca ekstrem, tutupan hutan rendah, tata kelola sampah yang belum maksimal dan dugaan alih fungsi lahan. [Kumparan.com]
Adapun penyebab utama banjir adalah alih fungsi lahan masif dari lahan produktif seperti sawah, subak dan hutan menjadi hotel, vila, dan bangunan pariwisata. RTRW hanya formalitas, implementasi juga lemah. Banyak bangunan berdiri di bantaran sungai. Pembangunan kapitalistik menjadikan pemerintah memprioritaskan turis dan investasi ketimbang menjaga lingkungan.
Inilah sistem sekuler kapitalis. Selalu mengedepankan keuntungan ekonomi, sedangkan kelestarian ekologi seringkali dikorbankan.
Padahal, alam merupakan amanah Allah. Air, hutan, sungai adalah milik umum bukan objek komersialisasi. Kerusakan ekologis akibat ulah manusia dilarang Allah.
Allah berfirman di dalam kalam-Nya
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS Ar-Rum: 41).
Oleh karenanya, negara wajib menjaga tata ruang dan melindungi rakyat dari bencana. Islam tidak menjadikan pariwisata sebagai sumber utama pemasukan negara. Pemasukan selalu berasal dari mekanisme syariat, sehingga pembangunan tetap selaras dengan kelestarian alam.
Dalam Islam, sumber anggaran banyak dan beragam, tidak hanya bergantung pada pariwisata. Pengelolaan anggaran dalam Islam dilakukan oleh baitulmal. Sumber pemasukan tetap baitulmal terdiri dari fai, ganimah, anfal, kharaj, jizyah, pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya, pemasukan dari hak milik negara, usyur, khumus, rikaz, tambang, serta harta zakat. (Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Nizham al-Iqtishadiy fi al-Islam hlm. 530).
Negara wajib menjaga tata ruang dan melindungi rakyat dari bencana. Dengan mekanisme syariat, keseimbangan alam terjaga, bencana alam pun dapat dicegah.[wallahu a’lam bi ash-shawab]
