Bingkaiwarta, LURAGUNG – Puluhan siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Luragung diduga mengalami keracunan setelah mengkonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kejadian ini mendorong Bupati Kuningan, Dr. Dian Rachmat Yanuar, untuk mengambil tindakan tegas dengan menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di Jl. Ki Gandeng Luragung Landeh, Kecamatan Luragung, pada Jumat (3/10/2025).
Menurut laporan yang diterima Bupati dari pihak sekolah, sebanyak 103 siswa SMAN 1 Luragung dilaporkan tidak masuk sekolah akibat mengalami gejala serupa, seperti mual, muntah, dan diare. “Gejala umumnya dirasakan siswa pada malam hari, dan saat ini ada 84 siswa yang telah dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan,” ujar Dian kepada awak media.
Menyikapi kejadian ini, Dian Rachmat Yanuar langsung menginstruksikan Dinas Kesehatan Kuningan untuk mengambil sampel feses siswa yang diduga keracunan untuk diuji laboratorium di Provinsi Jawa Barat. “Proses pengujian membutuhkan waktu sekitar satu minggu. Sambil menunggu hasil uji lab, dapur yang terkait dengan program MBG ini akan kami tutup sementara, sesuai dengan arahan dari Bapak Gubernur,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa informasi awal yang diterimanya menyebutkan nasi yang dibagikan dalam program MBG kali ini terasa lengket, sehingga perlu adanya kehati-hatian.
Bupati juga mengimbau kepada seluruh pengusaha pemilik dapur yang terlibat dalam program MBG untuk lebih mengutamakan aspek kualitas dan higienitas makanan yang disajikan.
“Menjalankan program MBG ini tidak hanya semata-mata mencari keuntungan. Program ini sangat mulia karena memberikan makanan bergizi untuk anak-anak kita. Oleh karena itu, harus ada perbaikan di berbagai aspek, seperti proses pengolahan, bahan baku, sanitasi, dan peralatan. Semuanya harus betul-betul teliti,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kuningan siap mengamankan program MBG agar berjalan maksimal.
Dian juga menekankan bahwa kasus keracunan massal ini harus menjadi evaluasi serius bagi seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, penyedia dapur, dan pihak sekolah. Ia meminta agar ada sistem pengawasan berlapis yang melibatkan dinas kesehatan, dinas pendidikan, serta pihak sekolah, untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
“Kepercayaan masyarakat terhadap program MBG harus dijaga dengan transparansi dan tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat,” pungkasnya.
Pemerintah Daerah Kuningan berkomitmen untuk segera menyelesaikan masalah ini dan memastikan program MBG dapat kembali berjalan dengan aman dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh siswa. (Abel)
