Bingkaiwarta, KUNINGAN – Misteri anggaran bantuan dari pusat senilai Rp200 juta per kelurahan di Kabupaten Kuningan tahun 2025 tengah menjadi sorotan tajam. Warga dan perangkat kelurahan di sejumlah wilayah mempertanyakan lambannya pencairan dana yang seharusnya menjadi angin segar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan. Pasalnya, hingga saat ini, anggaran yang diterima baru menyentuh angka Rp75 juta, memicu kekecewaan dan tanda tanya besar.
Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh bingkaiwarta.co.id, sejumlah kelurahan di Kecamatan Cigugur (terdiri dari 5 kelurahan) dan Kecamatan Kuningan (10 kelurahan) belum sepenuhnya merasakan manfaat dari kucuran dana tersebut.
“Iya betul, kami baru menerima Rp75 juta, itupun dua kali pencairan. Pertama bulan Juli sebesar Rp50 juta dan di bulan Agustus Rp25 juta. Ini belum setengahnya dari jumlah total Rp200 juta per kelurahan,” ungkap salah satu perangkat kelurahan yang enggan disebutkan namanya, saat dikonfirmasi bingkaiwarta.co.id, Rabu (08/10/2025).
Menurutnya, bantuan dari pusat seharusnya langsung disalurkan ke masing-masing kelurahan, mengingat kegiatan dan kebutuhan tiap kelurahan hampir setara dengan desa.
“Semoga mereka berpikir bahwa di bawah itu berat bersentuhan langsung dengan rakyat. Terkadang saya pengen nangis, karena banyak warga yang mengeluh minta uang buat ongkos anaknya ke sekolah, banyak warga minta bantuan karena terlilit bank emok, banyak warga sakit yang harus dirujuk ke rumah sakit besar karena tidak punya biaya. Alhamdulillah, saya tidak pernah minta bantuan ke Pemda, tapi selalu berupaya koordinasi dengan orang yang peduli dan pihak lain,” ungkapnya lirih, menggambarkan betapa peliknya permasalahan yang dihadapi di lapangan.
Senada dengan itu, salah satu warga Kecamatan Kuningan, Ruslan, sangat menyayangkan kejadian ini. Ia menyoroti bagaimana pihak kelurahan harus berjuang mengatasi berbagai permasalahan dengan anggaran yang sangat terbatas.
“Kami berharap kepada pihak terkait agar lebih peka dan responsif serta memperhatikan aspirasi dari bawah,” tegas Ruslan, menyuarakan harapan agar pemerintah daerah lebih memperhatikan kondisi riil di tingkat kelurahan. (Abel)
