Bingkaiwarta, BALI – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya integritas bagi para surveyor Indonesia dalam Musyawarah Nasional (Munas) Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) 2025. Acara yang berlangsung pada Selasa (25/11/2025) ini, menjadi wadah bagi Menteri Nusron untuk mengingatkan agar para surveyor tidak menjadi alat bagi mafia tanah.
“Saya minta agar anggota MASKI tidak dijadikan alat oleh pihak-pihak yang berebut tanah dengan cara yang tidak fair, tidak transparan, dan tidak baik,” tegas Menteri Nusron di hadapan ratusan surveyor yang hadir.
Nusron menyoroti kasus “Pagar Laut” sebagai contoh nyata bagaimana oknum surveyor dapat terlibat dalam kejahatan pertanahan. Ia menjelaskan bahwa godaan untuk melakukan praktik curang akan selalu ada, mengingat tanah adalah sumber daya yang sangat strategis.
Menurutnya, keberadaan instrumen pengambilan keputusan dan pelaksana teknis sangat krusial dalam pengelolaan sumber daya agraria. Pejabat ATR/BPN sebagai pengambil keputusan dan surveyor sebagai pelaksana teknis, termasuk anggota MASKI, harus bekerja sama untuk mencegah terjadinya kejahatan pertanahan.
Menteri Nusron menekankan bahwa kejahatan pertanahan seringkali berawal dari tahap pengukuran. Aspek fisik dan pengakuan menjadi dua hal yang diperebutkan. Rekayasa pada aspek fisik tidak akan terjadi tanpa keterlibatan surveyor di lapangan.
Dengan ratusan anggota yang tersebar di 26 provinsi, MASKI diharapkan dapat menjadi mitra strategis bagi ATR/BPN dalam memperkuat manajemen land tenure dan administrasi pertanahan.
“Saya ajak kita semua membenahi dan memperbaiki manajemen pertanahan yang masih menyisakan banyak tumpukan masalah,” pungkasnya.
Dalam Munas yang berlangsung hingga 27 November ini, Menteri Nusron juga menyempatkan diri mengunjungi booth pameran untuk melihat perkembangan alat survei lapangan. Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, I Made Daging, beserta jajaran. (Abel/hms)
