Bingkaiwarta, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menginstruksikan jajarannya untuk memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi se-Indonesia, guna mempercepat penyelesaian pendaftaran bidang tanah termasuk tanah wakaf dan rumah ibadah. Kerja sama ini akan melibatkan mahasiswa melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik untuk mendukung aktivitas administrasi, pendataan, dan pengelolaan pertanahan di lapangan.
“Kita perlu memperkuat kerja sama dengan kampus-kampus di seluruh negeri. Khususnya yang memiliki jurusan geodesi, bisa didorong untuk terlibat melalui KKN atau praktikum agar menghasilkan solusi nyata di lapangan,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian ATR/BPN di Aula Prona, Jakarta, pada Rabu (14/01/2026).
Menteri menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa telah terbukti efektif, seperti yang dibuktikan di Jawa Tengah khususnya Pekalongan, di mana program KKN berhasil mempercepat pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah secara signifikan. “Kita harap kerja sama juga diperluas dengan kampus Islam, Muhammadiyah, dan institusi pendidikan lainnya karena telah terbukti memberikan hasil yang baik,” tambahnya.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menyatakan bahwa kerja sama dengan perguruan tinggi memiliki nilai strategis, sehingga persiapan program KKN tahun 2026 perlu dilakukan secara matang termasuk dari aspek penganggaran.
“Anggaran untuk KKN 2026 harus dipersiapkan dengan baik agar dapat mencapai target percepatan pengurusan sertipikat sebanyak enam juta bidang tanah tahun ini. Jika program ini diperluas, tema-temanya harus dipilih secara cermat agar dapat meningkatkan kapasitas dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan,” jelas Ossy.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan melaporkan bahwa Kementerian juga akan mengirimkan Taruna dan Taruni Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Pertanahan Praktik Tata Laksana Pertanahan (KKNP-PTLP) Tematik Tingkat III, dengan melibatkan sebanyak 619 taruna sebagai bagian dari bantuan sumber daya manusia.
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas data pertanahan menuju pra-sertifikasi elektronik, dengan melibatkan mahasiswa dalam tugas administratif, kearsipan, dan pekerjaan teknis spasial sesuai pedoman yang berlaku. Strategi ini diharapkan dapat mengoptimalkan pencapaian target nasional penyelesaian pendaftaran tanah.
Dalam rapat tersebut, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya memaparkan capaian kinerja tahun sebelumnya dan target yang akan dicapai pada tahun 2026. Acara diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama secara langsung, serta Kepala Kantor Wilayah BPN se-Indonesia yang menghadiri secara daring. (Abel/hms)
