Bingkaiwarta, CIREBON – Tahun 2026 dinilai bukan momentum untuk euforia berlebihan, tetapi juga bukan alasan untuk pesimisme. Di tengah perlambatan ekonomi nasional, tekanan fiskal, ketidakpastian global, hingga memburuknya kualitas ketenagakerjaan, Kota Cirebon dituntut mengambil langkah kebijakan yang lebih realistis, hati-hati, dan berpihak pada ketahanan ekonomi masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon Fraksi PAN, Rinna Suryanti menegaskan, tahun 2026 seharusnya diposisikan sebagai tahun ketahanan, bukan tahun ekspansi ambisius. Sebagai kota jasa dan perdagangan, Cirebon sangat sensitif terhadap dinamika ekonomi nasional.
Saat konsumsi rumah tangga melemah, kredit melambat, dan ruang fiskal menyempit, dampaknya akan cepat dirasakan masyarakat di tingkat kota.
“Kebijakan daerah tidak boleh dibangun di atas asumsi bahwa pertumbuhan akan pulih dengan sendirinya. Justru kita harus menyiapkan langkah antisipatif agar Kota Cirebon tetap stabil dan warganya terlindungi,” ujarnya kepada pada Minggu (18/1/26).
Ia menyoroti bahwa dalam setiap perlambatan ekonomi, kelompok yang paling terdampak adalah pekerja sektor informal, pelaku usaha kecil, dan keluarga rentan. Padahal, kelompok inilah yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi lokal Kota Cirebon.
Karena itu, perlindungan daya beli masyarakat harus menjadi prioritas utama kebijakan daerah pada 2026. Menurutnya, menjaga daya beli bukan sekadar soal bantuan sosial, melainkan memastikan harga pangan tetap terkendali, distribusi kebutuhan pokok lancar, serta intervensi pemerintah dilakukan tepat sasaran berbasis data kerentanan aktual.
“Menjaga daya beli berarti menjaga denyut ekonomi kota. Ketika konsumsi bertahan, usaha kecil bertahan, dan lapangan kerja tetap ada,” tegasnya.
Di sisi fiskal, ia mengingatkan agar APBD 2026 tidak lagi dipandang sebagai dokumen administratif semata, tetapi sebagai instrumen penahan guncangan ekonomi.
Belanja daerah harus lebih selektif dengan menekan belanja rutin dan administratif, serta memperkuat belanja yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan perputaran ekonomi lokal.
Program padat karya, pembangunan infrastruktur skala lingkungan, dan kegiatan yang menyerap tenaga kerja lokal dinilai lebih relevan dibanding proyek besar yang manfaatnya tidak langsung dirasakan masyarakat.
“Disiplin fiskal bukan berarti mengurangi keberpihakan, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran bekerja untuk stabilitas kota,” katanya.
UMKM juga menjadi sorotan utama. Ia mengakui bahwa selama ini banyak program UMKM masih bersifat seremonial. Di tengah perlambatan ekonomi dan ketatnya kredit perbankan, UMKM membutuhkan kebijakan yang lebih substansial, mulai dari kemudahan akses pembiayaan, skema penjaminan daerah, kemitraan dengan perbankan, hingga keterlibatan nyata dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“UMKM tidak cukup dilatih, tetapi harus diberi ruang pasar yang nyata. Menjaga UMKM berarti menjaga lapangan kerja dan stabilitas sosial Kota Cirebon,” ujarnya.
Terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ia menekankan agar kebijakan tidak dilakukan secara agresif dan membebani masyarakat. Strategi yang tepat adalah intensifikasi melalui digitalisasi pajak, penertiban kebocoran, dan optimalisasi aset daerah, bukan menaikkan tarif pajak yang justru menekan usaha kecil.
Lebih jauh, tekanan ekonomi juga berpotensi memicu masalah sosial. Pemerintah kota diminta memperkuat sistem deteksi dini sosial, memperluas program padat karya berbasis kelurahan, serta melindungi pekerja informal melalui jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dalam hal investasi, Kota Cirebon juga diingatkan agar lebih selektif. Investasi yang menyerap tenaga kerja lokal, memperkuat UMKM, dan memberi nilai tambah bagi ekonomi kota harus menjadi prioritas, bukan sekadar mengejar nilai besar tanpa dampak sosial yang jelas.
“Yang terpenting, pemerintah daerah harus jujur kepada publik. Mengakui tantangan bukan tanda kelemahan, tetapi bentuk tanggung jawab. Dengan komunikasi terbuka dan kebijakan yang terarah, kepercayaan publik bisa dijaga,” pungkasnya. (ARL)
