Oleh: Resa Ristia Nuraidah
Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra tidak hanya menyisakan kerusakan fisik dan kerugian materi, tetapi juga luka sosial yang mendalam. Salah satu dampak paling memilukan adalah munculnya anak-anak yatim piatu yang kehilangan orang tua sekaligus penopang hidup mereka.
Di tengah situasi darurat ini, muncul pertanyaan mendasar: siapa yang bertanggung jawab atas nasib anak-anak yatim piatu korban bencana Sumatra?
Adapun fakta yang Tak Terbantahkan
Pertama, bencana di Sumatra telah menyebabkan banyak anak kehilangan ayah, ibu, bahkan seluruh anggota keluarganya. Kondisi ini membuat mereka kehilangan hak-hak dasar sebagai anak, mulai dari pengasuhan, rasa aman, pendidikan, hingga jaminan masa depan.
Kedua, secara hukum, anak yatim piatu korban bencana termasuk kategori anak telantar. UUD 1945 Pasal 34 dengan tegas menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Artinya, pengurusan mereka bukan sekadar urusan kemanusiaan sukarela, melainkan kewajiban konstitusional negara.
Namun ketiga, realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Negara tampak lamban dan minim dalam mengurusi anak-anak yatim piatu korban bencana. Penanganan sering kali berhenti pada fase darurat, sementara nasib jangka panjang anak-anak ini luput dari perhatian serius.
Absennya negara dalam pengurusan anak yatim piatu korban bencana Sumatra menunjukkan belum adanya komitmen khusus dan sistemik untuk menjamin masa depan mereka. Tidak terlihat skema menyeluruh yang memikirkan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan psikologis anak-anak yang kehilangan keluarga.
Kondisi ini tidak lepas dari karakter negara dalam sistem kapitalisme. Dalam sistem ini, negara cenderung berperan minimal dalam urusan riayah (pengurusan) rakyat. Tanggung jawab sering dialihkan kepada masyarakat, lembaga sosial, atau bahkan swasta, sementara negara berfungsi sebatas regulator.
Lebih jauh, bencana pun kerap dipandang dengan kacamata kapitalistis. Alih-alih fokus pada pemulihan dan perlindungan korban, muncul wacana-wacana bernuansa bisnis, seperti penyerahan pengelolaan wilayah atau sumber daya pascabencana kepada pihak swasta. Di sisi lain, kewajiban negara untuk mengurusi anak-anak yatim piatu justru terabaikan.
Sangat jauh berbeda dengan sistem kapitalisme, negara yang bersistem Islam memiliki visi riayah yang menjadikan pengurusan rakyat sebagai tanggung jawab utama negara. Dalam sistem ini, kebutuhan korban bencana—termasuk anak-anak yatim piatu—bukan beban, melainkan amanah.
Negara dalam Islam akan memastikan jalur hadanah (pengasuhan) dan perwalian bagi anak-anak yatim piatu korban bencana. Anak-anak yang masih memiliki keluarga atau kerabat akan diarahkan untuk diasuh oleh mereka dengan jaminan negara. Tujuannya agar anak tetap tumbuh dalam suasana kasih sayang keluarga.
Sementara itu, bagi anak-anak yang benar-benar tidak memiliki keluarga sama sekali, negara akan langsung mengambil alih pengasuhan. Negara menyediakan tempat tinggal yang layak, menjamin pendidikan berkualitas, layanan kesehatan optimal, serta pembinaan mental dan spiritual agar mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang kuat.
Seluruh kebutuhan tersebut dibiayai oleh Baitulmal, melalui pos-pos pengeluaran yang telah ditetapkan syariat, seperti pos fai, kharaj, dan zakat (sesuai ketentuannya). Dengan mekanisme ini, pengurusan anak yatim piatu tidak bergantung pada donasi insidental atau belas kasihan publik, melainkan menjadi sistem yang berkelanjutan.
Anak-anak yatim piatu korban bencana Sumatra bukan sekadar korban alam, tetapi juga korban kelalaian sistem. Selama negara masih beroperasi dengan paradigma kapitalisme yang minim riayah, nasib mereka akan terus terancam. Sudah saatnya persoalan ini dilihat secara mendasar: bukan sekadar soal bantuan, tetapi soal sistem yang menjamin tanggung jawab negara secara utuh terhadap rakyatnya, terutama anak-anak yang paling lemah dan tak berdaya. [Wallahu a’lam bi Ash-shawāb]
