Bingkaiwarta, KUNINGAN – Praktik pinjaman tidak sehat seperti bank emok dan rentenir yang mengganggu perekonomian perempuan di tingkat desa mendapat tanggapan serius dari Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Kabupaten Kuningan. Organisasi ini mengambil langkah aktif dengan menghadirkan koperasi sebagai alternatif permodalan yang aman dan terjangkau, sekaligus bentuk pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan masyarakat luas.
Ketua PD KPPG Kabupaten Kuningan, Saw Tresna Septiani, yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Kuningan menyampaikan hal tersebut dalam Pertemuan Rutin Bulanan KPPG di Kantor DPD Partai Golkar Kuningan, kemarin. Acara dihadiri sekitar 90 pengurus dari total 131 pengurus KPPG tingkat kabupaten dan kecamatan, yang tersebar di seluruh 32 kecamatan di wilayah Kuningan.
Selain program utama berbasis koperasi yang diberi nama KPPG Berdaya, organisasi ini juga menjalankan sejumlah program pendukung untuk memperkuat ketahanan ekonomi perempuan. Di antaranya adalah KPPG Berkarya yang menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan usaha kreatif, serta Jumat Berkah sebagai bentuk kepedulian sosial bagi kelompok masyarakat rentan.
“KPPG adalah organisasi yang didirikan oleh Partai Golkar. Oleh karena itu, seluruh pengurus dan anggota harus mampu berkontribusi dalam membesarkan partai di wilayah masing-masing, termasuk melalui perekrutan anggota baru secara berkelanjutan,” tegas Tresna.
Ia menjelaskan bahwa koperasi sebagai program unggulan diharapkan dapat menjadi benteng ekonomi yang melindungi masyarakat dari ketergantungan pinjaman berbunga tinggi. “Melalui koperasi, kami ingin membantu anggota dan masyarakat agar tidak lagi terjerat bank emok. Ini juga menjadi bentuk dukungan nyata KPPG terhadap upaya pemerintah dalam menciptakan kemandirian ekonomi,” tambahnya.
Dengan jaringan yang dekat dengan masyarakat akar rumput, KPPG Kuningan menegaskan bahwa perannya tidak hanya sebatas organisasi perempuan partai, tetapi juga sebagai motor penggerak perubahan yang mengedepankan perempuan sebagai kekuatan utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial daerah. (Rie)
