banner 728x250
banner 728x250
banner 728x250
banner 728x250
banner 728x250
banner 728x250

Sudah 6 Bulan Belum Ada Hasil, Pelapor Kawal Dugaan Korupsi Tunjangan DPRD Secara Berkala

Sudah 6 Bulan Belum Ada Hasil, Pelapor Kawal Dugaan Korupsi Tunjangan DPRD Secara Berkala

Bingkaiwarta, KUNINGAN – Kasus dugaan korupsi dana tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kuningan kembali mendapat dorongan kuat dari masyarakat. Tujuh organisasi massa dan LSM bersatu, memberikan kuasa hukum kepada Abdul Latif Usman, S.H., lalu memperkuat laporan mereka ke Kejari Kuningan pada Rabu (18/11/2026) pagi.

 

banner 728x250

Pelapor, Abidin, membenarkan penyerahan berkas laporan tambahan ini. Kasus yang dilaporkan berpotensi menyeret puluhan nama, mulai dari 50 anggota DPRD, sejumlah pejabat eksekutif, hingga Bupati Kuningan.

 

“Laporan ini berkaitan kebijakan, penetapan, serta pembayaran dana tunjangan perumahan dan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD. Dugaan kami, kasus ini tidak sesuai ketentuan peraturan perundang‑undangan sebagaimana Pasal 603, Pasal 604 UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional jo Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” terang Abidin, S.E., usai menyerahkan berkas kepada awak media.

Pihak yang masuk dalam daftar laporan mencakup Bupati Kuningan, Sekda Kuningan, Tim TAPD, Kepala BPKAD, pejabat penatausahaan, bendahara keuangan daerah, serta 50 anggota DPRD Kuningan.

 

Abidin menilai jalannya penyidikan sejauh ini terasa ambigu. Penyelidikan hingga penyidikan sudah berjalan sekitar enam bulan, namun hingga saat ini belum ada hasil yang terlihat.

 

“Kita memang tidak bisa intervensi tupoksi kejaksaan, hanya kami perlu mengawal secara episodik. Kemarin unjuk rasa episode ke 2, sekarang episode 3, dan akan ada episode‑episode lainnya,” tandas Abidin. (Abel)


banner 336x280

Tinggalkan Balasan