Bingkaiwarta, BANDUNG – Pemerintah Kabupaten Kuningan terus memperkuat sinergi dengan Pemprov Jawa Barat dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberantas aktivitas keuangan ilegal sekaligus membuka jalan akses pembiayaan resmi bagi masyarakat kecil. Komitmen ini disampaikan Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, saat menghadiri Rakor Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Daerah Jawa Barat 2026 yang dirangkaikan dengan FGD Fenomena Pinjaman Pribadi, di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate, Bandung, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan yang digelar OJK ini dihadiri unsur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se‑Jawa Barat, Bank Indonesia, serta aparat penegak hukum. Forum ini menjadi tempat menyusun langkah nyata menghadapi maraknya pinjaman informal berisiko tinggi yang bisa merugikan masyarakat.
Dalam diskusi, Wabup Tuti menjelaskan bahwa Pemkab Kuningan sudah menggelar rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bersama perbankan, OJK, dan BI Perwakilan Cirebon. Hasil pemetaan lapangan menunjukkan pelaku usaha supermikro, seperti pedagang pasar dan pekerja transportasi, masih kesulitan mengakses pembiayaan formal.
Kendala itu membuat sebagian warga memilih pinjaman informal yang dikenal sebagai bank emok. Prosesnya memang cepat, tetapi bunganya berat dan berpotensi menimbulkan masalah keuangan baru.
“Kami memohon arahan dari Satgas PASTI kepada perbankan agar pelaku usaha kecil dan mikro ini dapat difasilitasi akses pembiayaan resmi dengan proses yang lebih mudah. Pemkab Kuningan siap bersinergi dan mendukung penuh langkah penertiban terhadap praktik bank emok yang merugikan masyarakat,” ujar Tuti.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan masyarakat dalam perikatan utang informal, termasuk praktik pinjam‑meminjam yang kadang dilakukan tanpa sepengetahuan pasangan. Selain itu, Wabup Tuti mengajak Satgas PASTI dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pencegahan serta edukasi terhadap tawaran pekerjaan ilegal ke luar negeri yang bisa menjebak warga ke perjudian daring dan aktivitas melanggar hukum lainnya.
Dalam kesempatan yang sama, Tuti juga meminta bantuan Pemprov Jawa Barat melalui Asisten Daerah untuk mempercepat penyelesaian dokumen AMDAL investor di DLH Provinsi, guna mendorong investasi, membuka lapangan kerja, serta menekan kemiskinan dan pengangguran di Kuningan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa penanganan bank emok dan pinjaman daring ilegal menjadi agenda prioritas. Masalah ini langsung menyentuh ketahanan ekonomi keluarga dan upaya menurunkan ketimpangan, dengan Indeks Gini Jawa Barat sebesar 0,41.
Herman menyampaikan bahwa meskipun indikator makroekonomi Jawa Barat positif, yaitu LPE 5,89 persen, tingkat kemiskinan 6,54 persen, dan IPM 76,62, kerentanan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap jeratan rentenir tetap harus diwaspadai. Ia membandingkan bunga pinjaman ilegal yang bisa mencapai minimal 25 persen per bulan dengan KUR Super Mikro perbankan yang hanya 3 persen per tahun. Perbedaan ini menunjukkan betapa pentingnya memperluas akses pembiayaan formal.
Pemprov Jawa Barat bersama Satgas PASTI menyiapkan tiga langkah aksi yang akan diujicobakan di sejumlah daerah: penguatan edukasi literasi keuangan, penyederhanaan SOP kredit mikro perbankan, serta pengawasan terpadu melibatkan aparatur kewilayahan hingga tingkat desa.
Rakor dan FGD juga diisi pemaparan dari Bidang Hukum dan Penyidikan OJK, Rizal Ramadhani, mengenai fenomena pinjaman pribadi dalam perspektif UU P2SK. Kegiatan ini dihadiri pula Kepala OJK Jawa Barat sekaligus Ketua Satgas PASTI Daerah Jawa Barat, Darwisman, serta Kepala Perwakilan BI Jawa Barat, Muhamad Nur Hermawan.
Dengan koordinasi lintas sektor ini, diharapkan pengawasan, edukasi literasi keuangan, perluasan akses pembiayaan resmi, dan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif. Pelaku usaha kecil dan mikro pun bisa mendapatkan alternatif permodalan yang aman, terjangkau, dan terlindungi dari praktik keuangan ilegal. (Abel)













