Bingkaiwarta, KUNINGAN – Politisi senior PDIP asal Jalaksana yang juga merupakan Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdi, dipanggil lalu disidang, di Sekretariat DPC PDIP Kuningan.
DPC PDIP Kuningan mengambil langkah cepat, kaitan kisruh isi chat whatsapp Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdi yang menyinggung pembatalan kunjungan Presiden Jokowi ke Ponpes Husnul Khotimah Jalaksana.
“Isi chat itu lebih ke personal. Yang disampaikan ke internal. Hanya menyeruak, viral. Tapi harus saya clear-kan, itu sama sekali tidak ada kaitan dengan institusi partai (PDIP,red),” tegas Wakil Ketua Bidang Kehormatan dan Disiplin Partai DPC PDIP Kuningan, Dede Sembada, Jumat (03/09/2021) malam.
Soal itu, DPC juga sudah memanggil Nuzul Rachdi. Hasilnya, ada mekanisme partai. Dimana, DPC segera melaporkan masalah ini ke DPD, hingga DPP PDIP.
“Yang pasti berproses. Menyikapi ini, ada DPD, DPP, nanti harus seperti apa. Secepatnya kita laporkan, bisa malam mini, bisa besok (hari ini,red),” kata Desem, sapaan akrabnya.
Selain isi chat itu tidak ada kaitan partai, Desem juga menegaskan, bahwa kunjungan Presiden Jokowi sama sekali tidak ada kaitan dengan parpol, dalam hal ini PDIP. Itu sepenuhnya kewenangan sekretariat negara. Termasuk agenda, lokus, tempat, sepenuhnya sekretariat negara. Tidak ada kewenangan daerah.
Hubungan PDIP dengan Husnul Khotimah, juga baik. Sebab, PDIP selalu menjaga hubungan baik dengan semua kalangan. Termasuk dengan Husnul. Itu dibuktikan, bupati sekaligus Ketua DPC PDIP Kuningan berkunjung ke Husnul Khotimah sesaat sebelum perubahan jadwal, kaitan persiapan kunjungan Presiden Jokowi ke Husnul.
Intinya, Bupati Kuningan mengapresiasi Ponpes Husnul telah mampu mencetak SDM unggul. Ponpes pencetak SDM handal.
“Jadi pertanyaan Husnul, melalui Humasnya Pak Sanwani, yang mengaitkan isi chat WA Nuzul Rachdi dengan PDIP itu, tidak benar. Tidak ada kaitan institusi partai. Justru PDIP sesuai ideologi pancasila, selalu menisbikan perbedaan merajuk persatuan, ukhuwah islamiyah. PDIP juga punya Bamusi, Muslimin Indonesia,” jelasnya.
Soal itu, dulu Ia saat menjabat Plt Bupati Kuningan juga pernah mengalami menerima kunjungan Presiden Jokowi. Yang berperan di acara itu, semua sekretariat negara, Kuningan hanya melaksanakan saja.
“Seperti itu. Bupati saja tidak bisa intervensi kewenangan sekretariat negara. Itu pengalaman saya saat menjabat Plt bupati,” pungkasnya. (Abel Kiranti)
