Bingkaiwarta, KUNINGAN – Polemik terkait keputusan Bupati Kuningan yang mengulang seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) mendapat sorotan dari berbagai pihak. Menanggapi opini publik yang menyebut rakyat “dipaksa menanggung pembiayaan baru”, Ketua PC GP Ansor Kabupaten Kuningan, Cak Imin, meluruskan sejumlah hal agar masyarakat tidak keliru memahami kebijakan tersebut.
Menurutnya, keputusan open bidding ulang bukanlah pemborosan, melainkan langkah korektif sekaligus investasi jangka panjang. “Jabatan Sekda bukan sekadar administratif, melainkan prime mover yang menentukan arah reformasi birokrasi, efektivitas pelayanan publik, hingga keberhasilan pembangunan daerah. Maka keputusan untuk mengulang seleksi menunjukkan Bupati mengutamakan kualitas, objektivitas, dan integritas,” ujar Cak Imin, Senin (18/8/2025).
Ia menegaskan, anggaran seleksi ulang merupakan bagian dari belanja sah dan telah mendapatkan izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Biaya yang dikeluarkan negara untuk memastikan proses berjalan transparan, profesional, dan sesuai regulasi justru investasi agar ke depan tidak lahir problem birokrasi yang lebih mahal. Biaya ini jauh lebih kecil dibandingkan risiko kesalahan dalam penempatan pejabat strategis,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ansor Kuningan menilai keterbukaan pemerintah daerah dalam mengambil langkah korektif justru patut diapresiasi. “Menjalankan seleksi ulang menunjukkan keberanian untuk mengoreksi dan tidak sekadar berjalan pada jalur formalitas. Ansor Kuningan berdiri untuk mengawal proses ini karena kepentingan rakyat jauh lebih besar dibanding mempertahankan hasil seleksi yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan birokrasi ke depan,” tegas Cak Imin.
Terkait tudingan adanya “selera” dalam proses ini, ia menampik keras. Menurutnya, mekanisme seleksi terbuka tetap berjalan sesuai regulasi nasional, melibatkan panitia seleksi independen, dan diawasi lembaga berwenang. “Bahkan, untuk menjaga fairness, tiga besar hasil seleksi sebelumnya tetap diperbolehkan mengikuti seleksi ulang. Jadi tidak ada yang dirugikan, semua diberi kesempatan yang sama,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Cak Imin mengajak semua pihak menghentikan polemik berkepanjangan dan fokus pada tujuan bersama. “Keputusan ini bukan soal kepentingan personal, tetapi soal bagaimana Kuningan membangun birokrasi yang tangguh, profesional, dan dipercaya rakyat. Mari bersama menatap ke depan, bergandengan tangan demi kemajuan Kuningan tercinta,” pungkasnya. (Abel)
