Bingkaiwarta, CIPICUNG – Gelombang protes menggema di Desa Muncangela, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan. Masyarakat setempat menuntut kejelasan dan mediasi terbuka terkait pendirian tower bersama yang dinilai diputuskan secara sepihak, tanpa melibatkan partisipasi aktif warga. Keputusan kontroversial ini telah memicu kegaduhan, kecurigaan, dan keresahan yang mendalam di tengah-tengah komunitas desa.
Hingga hari ini, Senin (3/11/2025), warga Desa Muncangela masih menanti realisasi dialog yang dijanjikan. Sejak awal, aspirasi warga agar setiap kebijakan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan transparan, tampaknya diabaikan. Ironisnya, hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari pemerintah desa maupun pihak perusahaan yang terlibat dalam proyek ini.
Kekecewaan semakin memuncak lantaran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menyuarakan aspirasi rakyat, justru terkesan “tutup mata dan telinga”. Alih-alih memberikan solusi konstruktif, kedua lembaga tersebut memilih diam, meninggalkan masyarakat dalam kebingungan. Padahal, peran mereka sangat krusial sebagai pengawas dan penyeimbang kebijakan pemerintah desa.
Masyarakat Muncangela merasa bahwa pemerintah desa seharusnya bertindak sebagai pelindung kepentingan warga, bukan justru mengambil keputusan yang berpotensi memecah belah persatuan dan menghilangkan kepercayaan. Keputusan yang diambil tanpa dialog, dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap suara rakyat.
“Kami, masyarakat Muncangela, tidak anti terhadap pembangunan. Namun, kami menolak keras cara-cara yang tidak transparan, tidak melibatkan musyawarah, dan tidak berpihak pada kepentingan warga,” tegas salah seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Warga menuntut agar pemerintah desa bertanggung jawab penuh atas kegaduhan yang terjadi, serta segera menggelar mediasi terbuka yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk BPD dan LPM, untuk mencari solusi yang adil dan berkeadilan.
“Kami hanya ingin kejelasan dan keadilan. Jangan jadikan desa kami sebagai arena pengambilan keputusan sepihak tanpa menghiraukan suara rakyat!” tegas Iik, salah seorang warga yang aktif menyuarakan aspirasi masyarakat.
Masyarakat Muncangela berharap agar pihak kecamatan dan instansi terkait segera turun tangan untuk memastikan bahwa setiap proses pembangunan di desa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah mufakat yang menjadi ciri khas kehidupan desa.
Konflik di Muncangela menjadi cermin bagi pentingnya transparansi dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan pembangunan di tingkat desa. Akankah pemerintah desa segera merespons tuntutan warga dan membuka ruang dialog yang konstruktif? Waktu akan menjawabnya. (Abel)
