Bingkaiwarta, JAKARTA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen kementeriannya untuk mendukung penuh pembangunan Sekolah Terintegrasi sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional (PSN). Dukungan diberikan dari aspek penyediaan tanah dan penataan ruang, sebagaimana disampaikannya dalam Rapat Tingkat Menteri Pembangunan Sekolah Terintegrasi di Ruang Rapat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
“Program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto terus mendapatkan dukungan kami, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan tanah dan ruangnya,” ujar Wamen Ossy dalam rapat yang dihadiri sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih secara luring maupun daring, pada Kamis (29/1/2026).
Ia menjelaskan bahwa proses pengadaan lahan akan lebih cepat jika tanah sudah tersedia, baik dari pemerintah daerah maupun aset negara seperti BUMN dan BUMD. “Kami hanya perlu melakukan verifikasi status kepemilikan, memastikan legalitas, kemudian melanjutkan dengan pengukuran, pendaftaran, dan penerbitan sertipikat,” jelasnya.
Kementerian ATR/BPN juga membuka peluang pemanfaatan tanah aset negara, termasuk bekas lahan perkebunan dan tanah telantar, melalui penyesuaian tata ruang sesuai peraturan. Hal ini didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah yang mengizinkan penggunaannya untuk kepentingan umum seperti pendidikan.
Namun demikian, Wamen Ossy menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan dengan meminimalkan alih fungsi lahan sawah produktif. “Pembangunan sekolah sebisa mungkin tidak menyasar lahan sawah atau pertanian produktif, karena ini merupakan bagian penting dari arahan Presiden,” tegasnya.
Ia juga menegaskan kesiapan bersinergi dengan Kemenko PMK dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam mewujudkan program tersebut.
Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menekankan pentingnya kepastian status lahan agar pembangunan tidak terhambat. “Kami berkomitmen mendukung percepatan realisasi program ini, mulai dari penyiapan lahan, regulasi, hingga dukungan anggaran,” ujarnya. (Abel/hms)
