Bingkaiwarta, KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskatan) menegaskan komitmennya untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Salah satu langkah strategis yang dilakukan yaitu dengan menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Luas Tambah Tanam (LTT) Padi Tahun 2025, Kamis (17/7/2025) di Aula Diskatan.
Kegiatan ini dihadiri jajaran UPTD, para penyuluh pertanian, serta perwakilan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kementerian Pertanian RI. Rakor tersebut menjadi wadah penting untuk menyatukan langkah percepatan penanaman padi di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan.
Kepala Diskatan Kuningan, Dr. Wahyu Hidayah, dalam arahannya menekankan bahwa LTT bukan hanya kewajiban administratif, melainkan indikator kesiapan daerah dalam menjawab tantangan krisis pangan global.
“Kementan memberi kita satu penegasan penting: LTT, LTT, dan LTT. Ini bukan sekadar pengulangan kata, tapi penekanan bahwa menambah luas tanam adalah instrumen utama menjaga stabilitas pangan. Target kita 75.682 hektare tahun ini bukan hanya angka di papan, tapi misi bersama yang harus kita kawal,” ujarnya.
Wahyu menyampaikan, selain padi sawah, Diskatan juga mendorong pengembangan komoditas alternatif seperti ubi jalar yang dinilai memiliki nilai ekonomi dan adaptasi tinggi, meski prioritas utama tetap pada produksi beras.
Ia meminta para penyuluh pertanian di lapangan untuk menjadi penggerak percepatan tanam melalui edukasi, pemantauan, dan pelaporan yang akurat. Langkah-langkah percepatan yang didorong antara lain pemanfaatan benih bersubsidi, peningkatan indeks pertanaman hingga tiga kali setahun, percepatan masa tanam, serta optimalisasi lahan non-sawah melalui budidaya padi gogo.
“Satu hektare sawah yang tertanami berarti satu langkah besar menuju kedaulatan pangan. Setiap data harus akurat, setiap tanam harus tercatat,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan BRMP Kementerian Pertanian RI, Mochlisin Fathurohman, memberikan apresiasi atas langkah cepat Diskatan Kuningan dalam mendukung target nasional. Menurutnya, sinkronisasi data panen menjadi bagian penting dalam menentukan kebijakan yang tepat sasaran.
“Kami hadir bukan hanya untuk memberi dukungan moral, tetapi juga untuk turut mendampingi di lapangan. BRMP bertanggung jawab pada empat program utama: OPLAH, LTT, Brigade Pangan, dan Padi Gogo. Sinkronisasi data sangat diperlukan agar kebijakan tepat sasaran,” jelas Mochlisin.
Rapat koordinasi ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga ketahanan pangan, sekaligus menunjukkan keseriusan Kabupaten Kuningan untuk mewujudkan program Gaspol LTT 2025 demi kedaulatan pangan daerah dan nasional. (Abel)
