Bingkaiwarta, KUNINGAN – Operasional tujuh Satuan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau yang lebih dikenal sebagai Dapur MBG di wilayah Kuningan harus dihentikan sementara. Masalah ini muncul akibat kesulitan pencairan dana yang berasal dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Kondisi tersebut dibenarkan oleh Koordinator Wilayah SPPI Kabupaten Kuningan, Nisa Rahmi. Menurutnya, penghentian aktivitas SPPG bukan hanya terjadi di Kuningan, melainkan juga di berbagai daerah lain di Indonesia akibat kendala pencairan anggaran dari pemerintah pusat.
“Jadi terkait SPPG yang henti operasional memang sedang banyak terjadi, tidak di Kuningan saja. Hal ini sudah kami tindak lanjuti sejak beberapa hari lalu. Karena pencairan dana merupakan kewenangan pusat, setiap hari kami melakukan pembaruan data SPPG mana saja yang dananya belum cair,” ujar Nisa kepada awak media, Rabu (24/12/2025).
Informasi yang dikumpulkan menunjukkan aliran dana operasional dari BGN mulai tersendat sejak 8 Desember 2025. Akibatnya, pengelola dapur tidak memiliki pilihan lain selain menghentikan sementara produksi makanan bergizi yang biasanya disalurkan kepada penerima manfaat.
Beberapa dapur bahkan telah menutup lebih awal, seperti SPPG Kuningan Cigandamekar Panawuan yang berhenti sejak 17 Desember 2025, diikuti SPPG Ciporang Karya Muda pada Senin (22/12/2025).
Penghentian ini diperparah oleh aturan ketat pengelolaan anggaran menjelang tutup buku akhir tahun. Berdasarkan arahan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, pengelola dapur dilarang menggunakan dana talangan atau bailout dari pihak manapun, termasuk mitra, untuk menutupi kebutuhan operasional.
“Anggaran pemerintah hanya cukup sampai tanggal tertentu. Menjelang tutup buku akhir tahun tidak diperbolehkan menggunakan dana talangan. Karena itu, opsi menghentikan sementara operasional menjadi satu-satunya pilihan,” ungkap salah seorang Kepala SPPG.
Hingga saat ini, tujuh SPPG di Kuningan yang terdampak adalah SPPG Pancalang Kahiyangan, Darma Jagara, Kadugede Tinggar, Kadugede Babatan, Garawangi Pakembangan, Ciawigebang Pangkalan, dan Cigandamekar Babakanjati – semuanya masih dalam daftar tunggu pencairan dana.
Mengenai program MBG selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Nisa menyebut pemerintah pusat telah menerbitkan Surat Edaran khusus sebagai pedoman. “Skema pemberian makan bergizi di masa libur Nataru sudah ada edarannya. Nanti pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan tersebut setelah dana kembali cair,” jelasnya.
Para pengelola dapur berharap pencairan dana Banper dari BGN dapat segera direalisasikan, agar operasional kembali normal dan distribusi makanan bergizi bagi siswa tidak terus terhenti. (Abel)
