Bingkaiwarta, CIDAHU – Desa Cihideung Hilir, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, menjadi sorotan setelah ribuan warga menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (5/1/2025) pagi. Aksi yang dilakukan karena tidak puas hasil audiensi dengan aparat desa pada Oktober 2025 silam ini membuat Kantor Balai Pemerintahan Desa dan sekitarnya penuh sesak.
Massa tidak hanya memenuhi halaman desa hingga jalan raya, tetapi juga membakar barang yang tidak jelas, menghasilkan kepulan asap tebal. Namun, suasana tetap terkendali berkat pengawalan ratusan aparat keamanan gabungan TNI, Polisi, dan Satpol PP yang siap sejak awal. Hingga pukul 11.00, aksi berjalan tertib.
Teriakan untuk mengusir seluruh aparat desa, terutama Kepala Desa DAS, terus terdengar. Warga menduga dana desa banyak digunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa dan jajarannya bukan untuk kemaslahatan masyarakat. Bukti visual berupa poster besar juga dipasang, menggambarkan kemewahan yang diduga hasil korupsi dana desa.
Sekretaris Forum Masyarakat Peduli Cihideung Hilir, Muhammad Iqbal, menyatakan bahwa persoalan tidak hanya sebatas administrasi penggunaan dana desa, tetapi juga banyak program desa yang tidak terlihat dampaknya di masyarakat. “Banyak dugaan-dugaan yang dipertanyakan masyarakat. Makanya kami minta kades mundur,” tegasnya dalam orasinya. Hingga pukul 11.30, aksi pun masih berlangsung.
Sebelumnya, pada 27 Oktober 2025, ratusan warga juga telah melakukan audiensi di Aula Balai Desa dan diterima langsung oleh Kepala Desa DAS beserta jajarannya. Pada kesempatan itu, mereka mempertanyakan berbagai janji program pembangunan saat kampanye pilkades, penggunaan dana desa, hasil sewa pertokoan pasar dan mobil dinas, hingga realisasi jalan hotmix senilai Rp141 juta yang menghubungkan desa dengan Desa Panyosogan serta jalan lingkungan di Dusun Cikawung RT ¾.
“Kenapa? Karena kami bingung, uangnya kemana,” ujar Koordinator Audiensi sekaligus Ketua BPD Cihideung Hilir, Dedi Rasmadi. Ia juga mengungkapkan kejutan menemukan bahwa honor ibu-ibu Posyandu belum dibayarkan selama 7 bulan. “Kasihan. Bagi ibu-ibu desa, uang honor itu berharga sekali,” tambahnya.
Dedi mengakui bahwa BPD telah menemukan berbagai indikasi sejak melakukan pemantauan pada Agustus 2025, namun masih belum mempublikasikannya karena masih berstatus praduga tak bersalah. “Kita tunggu sampai Desember 2025. Kalau program-program dan anggaran tahun 2025 senilai sisa Rp400 jutaan tidak dikerjakan kepala desa, kita akan buka semuanya,” ucapnya dengan tegas. (Abel)
