Bingkaiwarta, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan pernyataan tegas terkait maraknya praktik yang memanfaatkan sumber daya alam Gunung Ciremai demi kepentingan komersial, yang dinilai mengabaikan kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan.
Dalam rapat koordinasi pemanfaatan kawasan Gunung Ciremai yang digelar di Gedung Pakuan pada Rabu (21/1/2026), KDM menegaskan bahwa Gunung Ciremai bukanlah objek untuk mencari keuntungan, melainkan pijakan kehidupan bagi warga di sekitarnya. “Saya berdoa, siapa pun yang berniat mengambil keuntungan dari Ciremai, jangan sampai merusak masa depan generasi mendatang. Ini adalah gunung yang memberi kehidupan, bukan ladang bisnis,” ujarnya dengan tegas.
Rapat yang dihadiri oleh sejumlah pihak terkait seperti Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar, Sekda Uu Kusmana, Direktur PAM Tirta Kamuning Ukas Suharfaputra, perwakilan Desa Cikalahang Kabupaten Cirebon, hingga Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC), diadakan menyusul munculnya perdebatan terkait pemanfaatan dan distribusi air antara pihak penyedia layanan dan masyarakat setempat.
Gubernur menekankan bahwa akses air dari Gunung Ciremai harus diprioritaskan untuk kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari keperluan rumah tangga hingga kebutuhan sektor pertanian. “Kebutuhan air bersih untuk mandi, mencuci, dan irigasi sawah adalah hal yang tidak bisa dikorbankan demi kepentingan bisnis manapun. Jika petani kehilangan akses air, bukan hanya mata pencaharian yang terancam, tapi juga risiko kerusakan lingkungan akan semakin besar,” jelasnya.
KDM menginstruksikan agar Pemprov Jabar segera bekerja sama dengan Pemkab Kuningan, Cirebon, dan Majalengka untuk mengidentifikasi desa-desa sekitar Gunung Ciremai yang belum mendapatkan akses air bersih layak. “Sebelum membicarakan hal lain, kita harus menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Tidak boleh ada warga di sekitar Ciremai yang masih kesulitan mendapatkan air bersih di rumahnya,” katanya.
Selain itu, ia juga memerintahkan penghentian total segala bentuk komersialisasi ilegal sumber mata air Ciremai yang merugikan masyarakat. Evaluasi menyeluruh terhadap jaringan pipa di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciremai juga diminta untuk memastikan distribusi air tidak mengorbankan sektor pertanian dan warga sekitar. “Pengambilan air dengan menggunakan mesin tidak boleh dilakukan tanpa kajian yang matang dan jelas,” tegasnya.
Dalam langkah lain, KDM mengumumkan rencana pembebasan seluruh lahan kosong di lereng Gunung Ciremai, termasuk bekas lahan tambang, untuk diubah menjadi hutan milik Provinsi Jawa Barat. Pengelolaannya akan melibatkan masyarakat sekitar sebagai pekerja, dengan pola penanaman yang menggabungkan pohon hutan dan tanaman produktif yang memiliki nilai ekonomi. “Selama masa jabatan saya ke depan, masyarakat akan bekerja di sana untuk menanam dan merawat pohon. Tujuannya adalah menjaga alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga,” jelasnya.
Gubernur juga menyoroti masalah pengelolaan kawasan wisata di Taman Nasional Gunung Ciremai yang seringkali tidak sesuai dengan izin yang diberikan. “Jika izin hanya empat hektare tapi digunakan hingga 30 hektare, maka bagian yang berlebih harus segera dikembalikan. Praktik seperti ini tidak boleh terus berlanjut,” ujarnya.
Menutup arahannya, KDM menegaskan bahwa menjaga alam bukan hanya tanggung jawab satu sektor saja, melainkan tanggung jawab bersama seluruh pihak. “Ketika bencana datang, tidak ada lagi pembicaraan tentang siapa yang punya wewenang. Semua akan terkena dampaknya. Jadi tugas kita adalah satu: menjaga alam dengan baik, karena biaya penanganan bencana jauh lebih besar daripada upaya pencegahannya,” tandasnya. (Abel)
Pernyataan dan arahan Gubernur ini dipublikasikan melalui tayangan YouTube resmi pada Kamis (22/1/2026) malam.
