Bingkaiwarta, JAKARTA – Untuk memastikan pengelolaan aset negara sesuai ketentuan hukum dan berpihak pada kepentingan bangsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bersama Wakil Menteri Pertahanan serta sejumlah pimpinan lembaga negara menyepakati pencabutan izin Hak Guna Usaha (HGU) seluas 85.244,925 hektare di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Lahan tersebut merupakan milik Kementerian Pertahanan c.q. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU).
“Dari rapat tadi, semua sepakat bahwa seluruh sertipikat HGU yang terbit di atas tanah Kementerian Pertahanan cq. TNI AU kami nyatakan dicabut. Semuanya mempunyai saran, pendapat dan pandangan hukum yang sama, sehingga kami yakin keputusan ini berdasarkan koridor hukum yang benar untuk kepentingan bangsa dan negara,” ujar Menteri Nusron usai Rapat Koordinasi di Kejaksaan RI, pada Rabu (21/01/2026).
Sertipikat HGU tersebut tercatat atas nama PT Sweet Indo Lampung beserta enam entitas lain dalam satu grup usaha. Berdasarkan pemeriksaan, nilai aset negara yang berhasil dicatat dari pencabutan mencapai sekitar Rp14,5 triliun.
“Untuk selanjutnya, tanah ini akan diserahkan kepada pihak yang berhak. TNI AU akan mengajukan permohonan pengukuran ulang dan penerbitan sertipikat baru atas nama Kementerian Pertahanan cq. TNI AU,” tambahnya.
Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan menyampaikan bahwa permasalahan lahan tersebut telah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 2015. Penertiban status kepemilikan merupakan kewajiban pihak terkait, dan ke depan lahan akan dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan negara.
“Alhamdulillah, semua pihak sepakat untuk mencabut HGU tersebut. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Kementerian ATR/BPN serta instansi terkait lainnya,” ujar Donny.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan; Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono; Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah; Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Polisi Syahardiantono; Kepala Staf Umum TNI Richard Taruli Horja Tampubolon; serta perwakilan KPK, BPK, dan BPKP. (Abel/hms)
