Bingkaiwarta, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat capaian gemilang dalam setahun terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nilai investasi yang bersumber dari persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) mencapai Rp357,17 triliun, menunjukkan bahwa tata ruang kini menjadi fondasi utama penggerak ekonomi nasional.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyatakan bahwa angka ini membuktikan tata ruang tidak lagi hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi telah menjadi instrumen strategis untuk memastikan pembangunan yang terukur, efisien, dan berkeadilan.
“Investasi sebesar ini adalah bukti nyata bahwa tata ruang yang baik memberikan kepastian bagi investor. Kami terus berupaya menyederhanakan proses perizinan dan memastikan transparansi dalam setiap tahapan,” ujar Menteri Nusron dalam keterangan persnya, Senin (27/10/2025).
Salah satu kunci keberhasilan ini adalah peningkatan signifikan dalam penyusunan dan digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sebanyak 119 dokumen RDTR baru telah diterbitkan, meningkat 21,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 445 RDTR telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS), meningkat 73,8% dalam periode yang sama.
Integrasi RDTR dengan OSS memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memperoleh kepastian lokasi dan izin secara transparan, cepat, dan berbasis data spasial yang akurat. Langkah ini juga menutup celah bagi praktik tumpang tindih lahan dan memperkuat kepastian hukum dalam berusaha.
“Dengan sistem yang terintegrasi, investor tidak perlu lagi khawatir mengenai masalah perizinan yang berbelit-belit. Semua proses menjadi lebih efisien dan transparan,” tambah Menteri Nusron.
Capaian ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang menekankan pada investasi produktif, pemerataan pembangunan wilayah, serta optimalisasi ruang untuk kesejahteraan rakyat. Pembangunan tidak hanya terfokus di pusat-pusat ekonomi, tetapi juga diarahkan ke daerah-daerah potensial yang selama ini belum tergarap optimal.
Kementerian ATR/BPN juga berkomitmen untuk terus memperkuat tata ruang dengan memperhatikan aspek lingkungan, daya dukung sumber daya alam, dan mitigasi bencana. Setiap RDTR yang disusun harus memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Ke depan, Kementerian ATR/BPN akan memperluas sinkronisasi rencana tata ruang antara pusat dan daerah, mempercepat digitalisasi seluruh dokumen RDTR, serta memperkuat data spasial tematik. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola ruang nasional yang efisien, adaptif, dan inklusif.
“Kami ingin memastikan setiap jengkal tanah dan ruang di Indonesia dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tata ruang adalah kunci menuju pembangunan yang tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan,” pungkas Menteri Nusron. (Abel/hms)
