Bingkaiwarta, BOGOR – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama para bupati dan wali kota se-Jawa Barat di Bale Pakuan Pajajaran, Kota Bogor, Senin (29/9/2025), untuk membahas upaya mendukung suksesnya Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rakor ini dihadiri oleh Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, serta para kepala daerah se-Jawa Barat, pengelola, dan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah Jabar.
Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan bahwa pemerintah provinsi akan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan program MBG berjalan sesuai ketentuan. Langkah-langkah tersebut meliputi penandatanganan MoU, pembentukan tim evaluasi menyeluruh, dan pembukaan kanal pelaporan bagi masyarakat untuk menampung aspirasi, keluhan, maupun masalah terkait pelaksanaan MBG.
“Pemerintah daerah diberi kewenangan menindaklanjuti laporan masyarakat dengan rekomendasi, sanksi administratif, hingga penutupan layanan jika ditemukan pelanggaran. Bahkan dapat dilanjutkan ke ranah hukum,” tegas Dedi.
Dedi juga merinci standar anggaran paket MBG sebesar Rp15 ribu per porsi, dengan alokasi Rp10 ribu untuk makanan, Rp3 ribu untuk biaya operasional, dan Rp2 ribu untuk sewa tempat. Ia menekankan pentingnya pengawasan dari orang tua murid dan masyarakat untuk memastikan nilai makanan tidak kurang dari Rp10 ribu per porsi.
Pemerintah kabupaten/kota juga ditugaskan untuk melakukan pendampingan di setiap proses MBG agar pelaksanaan berjalan tepat sasaran. Pemprov Jabar membuka opsi penyediaan dapur khusus yang dikelola pemerintah, terutama di daerah terpencil, atau memanfaatkan kantin sekolah sebagai dapur MBG.
Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, menyampaikan apresiasi atas program strategis nasional ini. “Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kuningan, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Program ini sangat membantu dalam meningkatkan gizi generasi muda serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas,” ujarnya.
Namun, Dian juga mengingatkan agar implementasi di lapangan dibenahi, menyoroti beberapa persoalan seperti minimnya keterlibatan pemda, kewenangan terbatas dengan tanggung jawab besar, koordinasi petugas MBG yang belum maksimal, belum adanya pusat pengaduan, serta potensi masalah terkait menu, kandungan gizi, keterlambatan distribusi, hingga risiko keracunan.
Rakor ini juga dihadiri oleh Sekda Provinsi Jawa Barat, Para Asisten, Para Staf Ahli, sejumlah kepala dinas dan biro, Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Regional SPPG Jawa Barat, Badan Gizi Nasional, Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat, Komandan Daerah Militer III Siliwangi, dan Koordinator Wilayah SPPG Kab/kota di Jawa Barat, termasuk Kab. Kuningan. (Abel)
