Oleh: Resa Ristia Nuraidah
Dalam peringatan hardiknas, presiden meluncurkan berbagai program untuk perbaikan Pendidikan di negeri ini, diantaranya pembangunan atau renovasi sekolah dan bantuan untuk guru.
Presiden Prabowo Subianto, menyoroti minimnya fasilitas pendidikan di sekolah saat memberikan sambutan dalam acara Peringatan Hari Pendidikan Nasional di SD Negeri Cimahpar 5, Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025).
Prabowo menyebutkan sekolah di daerah kini hanya memiliki satu toilet untuk siswa sekaligus guru. Padahal, sekolah tersebut mendapatkan alokasi anggaran yang disebut tidak sedikit. Di satu sisi, Prabowo menyatakan pemerintah pusat telah menetapkan anggaran untuk perbaikan sekolah dengan nilai yang cukup tinggi, yakni mencapai Rp17 triliun.
Meski demikian, dia menyadari anggaran dengan nilai fantastis itu hanya dapat merenovasi 11.000 sekolah pada 2025. Sedangkan, total ada lebih dari 300.000 sekolah se-Tanah Air. [Tirto.id]
Kemudian guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau guru honorer belum tersertifikasi akan mendapat bantuan dana transfer langsung atau cash transfer dari pemerintah pusat
Bantuan dana pendidikan untuk guru merupakan satu dari empat program yang diluncurkan Prabowo bertepatan pada Hardiknas 2025. Prabowo menamakannya sebagai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang juga di dalamnya termasuk, revitalisasi 10.440 sekolah, bantuan tunai Rp 300 ribu untuk guru honorer setiap bulan, dan digitalisasi pendidikan untuk membuat kelas cerdas. [tempo.co]
Akan tetapi selama ini realitanya, penyelenggaran Pendidikan di Indonesia menemui banyak masalah, baik dari sisi sarana maupun prasarana. Banyak bangunan sekolah tidak layak, gaji guru tidak layak termasuk gaji honorer yang rendah.
Anggaran Pendidikan yang rendah, dan adanya kebocoran /korupsi, berdampak pada buruknya bangunan sekolah, guru dianggap sebagai pekerja dengan beban yang banyak, dan jauh dari sejahtera adalah potret buram Pendidikan Indonesia.
Semua itu merupakan dampak kebijakan yang berlandaskan kapitalisme termasuk dalam bidang Pendidikan. Dalam sistem kapitalisme, di mana peran negara sangat sedikit, tidak akan mungkin membuat perbaikan dalam penyelenggaraan Pendidikan. Kapitalisasi Pendidikan menyebabkan negara berlepas tangan dari penyelenggaraan Pendidikan, mencukupkan apa yang sudah disediakan swasta. Sehingga sarana prasarana yang disediakan pun minimalis sesuai anggaran yang ada.
Belum lagi persoalan anggaran. Sistem ekonomi kapitalis membuat negara kesulitan menyediakan anggaran, bahkan menjadikan utang sebagai jalan untuk mendapatkan anggaran Pembangunan. Tingginya korupsi dalam bidang pendidikan makin membuat minimnya dana yang tersedia.
Islam memandang pendidikan adalah bidang strategis yang akan berpengaruh terhadap kejayaan bangsa dan negara. Islam mewajibkan negara bertanggungjawab memenuhi kebutuhan Pendidikan dengan gratis serta dengan kualitas terbaik.
Sistem ekonomi Islam akan mampu menyediakan sarana dan prasarana Pendidikan termasuk memberikan penghargaan besar terhadap para guru atau pendidik dengan memberikan upah yang sangat besar nominalnya. Negara memiliki sumber anggaran yang banyak dan beragam untuk mencukupi semua itu tanpa berutang kepada negara lain. [Wallahu a’lam bi Ash-shawāb]
