Bingkaiwarta, JAKARTA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) atas dukungan mereka terhadap kenaikan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN untuk tahun 2026. Apresiasi ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Senin (15/9/2025).
“Atas nama Kementerian ATR/BPN dan mewakili Bapak Menteri, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan yang diberikan oleh Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II terkait kenaikan anggaran ini. Kami berharap peningkatan ini akan memberikan dampak nyata dan manfaat langsung bagi masyarakat luas,” ujar Ossy Dermawan dalam RDP tersebut.
Wamen Ossy menjelaskan bahwa sekitar 80% dari tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Oleh karena itu, peningkatan anggaran pada tahun 2026 akan difokuskan pada dua aspek utama: perbaikan sistem layanan dan penguatan sumber daya manusia (SDM).
“Fokus utama kami adalah penyederhanaan dan perbaikan business process, baik di tingkat pusat maupun daerah. Saat ini, Kementerian ATR/BPN memiliki 527 satuan kerja (Satker) yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami berupaya agar proses pelayanan menjadi semakin mudah, namun tetap akurat, karena produk yang kami hasilkan memiliki implikasi hukum. Kecepatan tidak boleh mengorbankan ketelitian,” tegasnya.
Prioritas kedua adalah pembenahan SDM, terutama melalui rotasi penugasan pegawai di berbagai daerah. “Kami berencana untuk menerapkan sistem tour of duty dan tour of area bagi seluruh personel, sehingga mereka mendapatkan pengalaman dinas yang beragam dan tidak terpaku di zona nyaman. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh,” tambah Ossy.
Salah satu layanan Kementerian ATR/BPN yang menjadi perhatian utama anggota Komisi II DPR RI dalam RDP ini adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menanggapi hal tersebut, Wamen Ossy menjelaskan dinamika program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat ini. Pada tahun 2024, target PTSL mencapai hampir 5 juta bidang tanah, namun sempat menurun menjadi 1,3 juta di tahun 2025. Berkat dukungan dan perhatian dari DPR, target di tahun 2026 kembali meningkat menjadi 1,9 juta bidang tanah.
“Sejak PTSL diluncurkan pada tahun 2016-2017, kami telah mencapai kemajuan yang signifikan. Namun, dari target 126 juta bidang tanah di Indonesia, masih ada sekitar 25% yang belum tersertifikasi. Inilah pekerjaan rumah yang terus kami upayakan,” ungkap Wamen Ossy.
Menurutnya, percepatan PTSL sangat krusial dalam mencegah konflik, sengketa, dan perkara pertanahan di masa depan. Oleh karena itu, ia mengharapkan pengawasan dan dukungan berkelanjutan dari Komisi II DPR RI. “Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kami berharap Pimpinan dan Anggota Komisi II dapat terus mengawasi pelaksanaan PTSL ini, sehingga pelaksanaannya semakin maksimal dan manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Wamen Ossy. (Abel/hms)
