Bingkaiwarta, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan pentingnya peran kehumasan dalam mengelola informasi publik dan layanan pengaduan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Strategi Komunikasi, Informasi Publik, dan Layanan Pengaduan yang digelar secara daring pada Senin (21/07/2025).
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis, mengatakan bahwa insan Humas Kementerian ATR/BPN harus mampu menjadi pelayan informasi, bukan hanya sekadar melaksanakan program pemerintah.
“Kita harus memahami apa yang ingin masyarakat ketahui dan keluhan yang mereka sampaikan. Mentalitas seperti ini sangat dibutuhkan, khususnya dalam mengelola isu-isu pemerintahan,” tegas Harison.
Ia juga mengingatkan kembali pesan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, terkait pentingnya pengelolaan persepsi dalam komunikasi publik.
“Bukan pernyataan yang paling benar yang akan menang dalam peran narasi, tetapi mereka yang paling mampu mengelola persepsi. Apalagi di era disrupsi saat ini, kebenaran itu menjadi relatif jika amplifikasi informasinya kurang,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Pemberitaan, Media, dan Hubungan Antar Lembaga (PMHAL), Bagas Agung Wibowo, turut memaparkan strategi komunikasi publik yang telah disusun Kementerian ATR/BPN berdasarkan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1912/SK-HM.02/X/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Strategi Komunikasi.
“Empat model komunikasi yang digunakan adalah paid media, earned media, shared media, dan owned media. Teman-teman di Satker diharapkan rutin melaporkan hasil implementasi strategi komunikasi ini melalui Dashboard EKSISTENSI,” kata Bagas, mengingatkan.
Selain strategi komunikasi, pengelolaan layanan pengaduan juga menjadi perhatian penting. Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat, Adhi Maskawan, menekankan agar seluruh satuan kerja di daerah merespons pengaduan masyarakat secara cepat melalui kanal yang tersedia, termasuk SP4N LAPOR!, hotline 081110680000, loket persuratan, email resmi, hingga layanan tatap muka.
“Kita harus selalu siap menindaklanjuti pengaduan-pengaduan masyarakat sesuai amanat Perpres Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik,” ujarnya.
Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh sekitar 1.000 peserta dari 519 Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, hadir membuka kegiatan sekaligus memberikan pengarahan.
Turut hadir Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, yang menyampaikan pentingnya sinergi seluruh insan humas dalam menyebarkan informasi pembangunan kepada masyarakat secara optimal. (Abel/hms)
