Bingkaiwarta, KUNINGAN – Beredarnya informasi Lima Fraksi DPRD Kabupaten Kuningan yang setuju membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan kisruh Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Darma Putra Kuningan, mendapat apresiasi dari masyarakat, salah satunya Nabil Malik, koordinator Gerakan Masyarakat Kuningan Bersatu (Gemasku Bersatu).
“Ternyata masih ada anggota DPRD Kuningan yang masih menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Sebagaimana kita ketahui bersama, PDAU sangat merugikan masyarakat ketika tidak dikelola dengan baik. PAD yang dihasilkan PDAU akan kembali ke masyarakat Kuningan,” kata Nabil, kepada bingkaiwarta.co.id, Sabtu (1/10/2021).
Nabil menegaskan, fraksi yang tidak menyetujui adanya Pansus dan tidak peduli dengan nasib PDAU, secara tidak langsung menunjukkan bahwa mereka sudah tidak layak lagi menjadi wakil rakyat dan lebih baik mundur secara terhormat.
“Lucunya ada anggota dewan yang bilang bahwa masalah PDAU diserahkan pada Bupati sebagai KPM, padahal kita ketahui bersama bahwa pemilik modal sesungguhnya adalah masyarakat Kabupaten Kuningan, dan ketika dirugikan harusnya para wakil rakyat itu yang memperjuangkan digaris depan sesuai fungsinya,” tegasnya.
Jika memang sudah tidak ingin mewakili suara rakyat, dengan tegas Nabil menyarankan untuk segera mundur secara terhormat jika masih punya malu. Menurut Nabil, dirinya yakin masih banyak orang-orang yang siap untuk menggantikan dan akan memperjuangkan suara rakyat.
“Beberapa waktu lalu kita saksikan bersama adanya pengiriman batu nisan dan karangan bunga dukacita atas matinya fungsi dewan, jika Pansus ini hanya sekedar ancaman untuk bargening turunnya Pokir atau alasan lainnya, berarti fungsi anggota DPRD Kuningan benar-benar sudah mati. Kita lihat bagaimana kelanjutan dari secercah harapan yang diberikan lima Fraksi yang setuju Pansus,” ujarnya.
Nabil menyatakan bahwa dirinya bersama masyarakat Kuningan akan memantau terus perkembangan rencana Pansus kisruh PDAU. Jika memang tak terealisasi, maka kata Nabil, berarti anggota DPRD Kuningan benar-benar tidak mampu memperjuangkan suara rakyat.
Jika memang demikian, Nabil menyatakan bahwa masyarakat terpaksa harus berjuang kembali melalui parlemen jalanan dengan aksi yang jauh lebih besar dari sebelumnya agar segera tuntas. (AK)
