Bingkaiwarta, INDONESIA – sebagai negara demokratis, menghadapi tantangan besar dalam menjaga integritas dan netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) selama proses Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024. KSAD Jenderal Maruli telah mengambil langkah proaktif dengan mengerahkan anggota Intelejen untuk menindak prajurit yang terbukti tidak netral.
Ancaman mencopot prajurit yang tidak menunjukkan netralitas tidak hanya sekadar retorika. Hal ini sesuai dengan amanat Presiden dan panglima TNI yang menegaskan bahwa TNI harus bersikap netral. Bahkan, panglima TNI mengeluarkan lima poin penting terkait netralitas TNI:
1. Tidak Memihak dan Tidak Memberi Dukungan:
TNI dilarang keras memihak kepada Partai Politik atau Paslon yang diusung. Mereka juga tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis.
2. Larangan Memberikan Fasilitas Milik TNI untuk Kampanye:
TNI AD tidak diperkenankan memberikan fasilitas tempat, sarana, dan prasarana kepada Paslon dan Parpol untuk kepentingan kampanye. Ini bertujuan menjaga kesetaraan di antara semua peserta pemilu.
3. Larangan Memberi Arahan terkait Hak Pilih Keluarga:
Prajurit TNI AD dilarang memberikan arahan atau intervensi terkait hak pilih keluarganya. Hal ini memastikan netralitas TNI sampai ke tingkat pribadi prajurit.
4. Tidak Memberikan Tanggapan terhadap Kegiatan Politik:
Prajurit TNI AD dilarang memberikan tanggapan, komentar, atau mengunggah informasi terkait kegiatan Paslon, Parpol, atau hasil quick count. Mereka diharapkan menjaga jarak dari politik praktis.
5. Tindakan Tegas untuk Pelanggaran Ketentuan Netralitas:
Prajurit dan PNS TNI AD yang terbukti melanggar aturan netralitas akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku di lingkungan TNI AD. Ancaman non-job menjadi sanksi serius bagi pelanggar.
Ketiga pimpinan TNI, yaitu KSAD, KSAU, dan KSAL, secara tegas menyatakan komitmen untuk tetap netral. Pernyataan Jenderal Maruli, yang menegaskan komitmennya untuk tetap netral bahkan saat berkampanye, memberikan keyakinan bahwa TNI tidak akan terlibat dalam politik praktis.
Penting untuk dicatat bahwa netralitas TNI juga disuarakan oleh Laksamana TNI (Purn.) H. Yudo Margono, Jenderal TNI Prof. Dudung Abdurachman, dan Laksamana Muhammad Ali. Mereka menyakini bahwa netralitas TNI adalah kunci untuk menjaga keamanan dan kelancaran Pemilu.
Sudah saatnya bagi prajurit TNI AD, AL, dan AU untuk bersatu dalam komitmen menjaga netralitas TNI. Dengan mengakhiri pesan ini dengan hashtag #NetralitasTNI, kita mengingatkan semua pihak akan pentingnya netralitas TNI sebagai fondasi demokrasi yang sehat. (SLE)
