Bingkaiwarta, JAKARTA – Hanya satu tahapan akhir yang tersisa untuk menyelesaikan Konsolidasi Tanah di Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) pada penghujung tahun 2025. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmen mempercepat program ini sebagai bagian dari upaya menata ruang, mengentaskan kumuh, serta meningkatkan kualitas permukiman dan nilai tanah masyarakat.
Hal itu diungkapkan Plt. Direktur Jenderal PTPP, Embun Sari, dalam sesi pengarahan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN 2025 yang berlangsung di Jakarta mulai Senin (08/12/2025) selama tiga hari. “Tahapan mulai desain penataan, persetujuan masyarakat, hingga kesepakatan rencana aksi sudah selesai. Sekarang kita berjuang finalisasi dokumen untuk tahap sertipikasi (B12), insyaallah bisa 100% selesai,” ujarnya.
Pada tahun 2025, Ditjen PTPP telah melaksanakan Konsolidasi Tanah di 16 provinsi dengan luas total 2.833 bidang tanah, dengan realisasi pembangunan fisik mencapai 81%. Program ini tidak hanya menyasar perbaikan struktur ruang, melainkan juga mengintegrasikan penataan lingkungan permukiman agar lebih tertib, legal, dan layak huni. Akselerasinya juga didukung oleh basis data dan monitoring real time melalui dashboard, serta penekanan pada pelaporan digital yang disiplin untuk mempercepat koordinasi dan penanganan hambatan.
Embun Sari juga melaporkan tren positif terkait serapan anggaran Ditjen PTPP, di mana realisasi di pusat mencapai 93,96% dan di daerah 88%. Rakernas yang dihadiri 471 peserta dari penjuru Indonesia – antara lain pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, Kepala Kanwil BPN Provinsi, dan Kepala Kantor Pertanahan – memiliki berbagai agenda untuk meningkatkan kualitas layanan pertanahan. Sesi pengarahan umum dimoderatori oleh Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Deni Santo, dengan narasumber tambahan Sekjen Dalu Agung Darmawan dan Kepala Badan Pengembangan SDM Agustyarsyah.
Dengan target penyelesaian 100% pada tahun ini, upaya Konsolidasi Tanah diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di seluruh Indonesia. (Abel/hms)
