Bingkaiwarta, KUNINGAN – Dalam kesempatan Rapat Forum Evaluasi APBD Kepala Daerah se-Jawa Barat yang baru saja berlangsung di Bale Pakuan-Bandung, Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, bersama Gubernur Jawa Barat menghadapi pertanyaan mengenai kemungkinan hubungan kondisi wilayah hulu di Kabupaten Kuningan dengan terjadinya banjir di Kabupaten/Kota Cirebon.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan Uu Kusmana, Senin (12/1/2026), mengungkapkan bahwa dalam forum tersebut, Bupati Kuningan memberikan jawaban yang tegas berdasarkan data dan hasil kajian tim lapangan, antara lain:
– Tidak ada aktivitas pembukaan lahan di wilayah hulu sungai (Kuningan Utara) yang termasuk dalam kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC).
– Tidak ditemukan kejadian longsor yang berpotensi menyebabkan limpasan sedimen ke hilir.
– Aliran sungai utama dan anak sungai di wilayah hulu dalam kondisi normal dan terkendali.
Menurut penjelasan tersebut, banjir yang terjadi lebih dipengaruhi oleh curah hujan tinggi serta permasalahan teknis di wilayah hilir, seperti sedimentasi sungai, penyempitan alur, kapasitas drainase perkotaan yang terbatas, dan penumpukan sampah.
Selain pembahasan dalam forum resmi, saat mendampingi Bupati Kuningan pada diskusi lanjutan setelah rapat, Sekda juga menyaksikan pembicaraan terkait pengelolaan air dan kewenangan Balai TNGC dalam konteks tata kelola sumber daya air di kawasan tersebut.
Bupati Kuningan menyoroti bahwa meskipun kawasan TNGC secara administratif berada di Kabupaten Kuningan, seluruh kewenangan pengelolaannya termasuk aspek perizinan dan sumber daya air berada di pemerintah pusat melalui Balai TNGC. Kondisi ini seringkali menyebabkan kurangnya koordinasi, mengingat pemerintah daerah memiliki tanggung jawab pelayanan masyarakat namun kewenangannya terbatas di wilayah tersebut.
Pernyataan ini disampaikan secara terbuka dan konstruktif dengan tujuan mendorong sinergi, koordinasi, serta kejelasan peran antara pemerintah pusat dan daerah, bukan sebagai bentuk saling menyalahkan.
Dengan demikian, dapat ditegaskan tidak terdapat kontradiksi dalam pernyataan yang disampaikan, melainkan hanya perbedaan konteks waktu dan substansi pembahasan antara rapat resmi dan diskusi lanjutan.
Pemerintah Kabupaten Kuningan tetap berkomitmen menjaga kelestarian wilayah hulu, memperkuat kolaborasi lintas daerah dan lintas kewenangan, serta mendukung solusi komprehensif untuk penanganan banjir di Jawa Barat. (Abel)
