Bingkaiwarta, KARAWANG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menggelar kegiatan pengarahan khusus bagi Kepala Kantor Pertanahan se-Jawa Barat di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang pada Rabu (07/01/2026). Acara yang bukan bersifat seremonial ini difokuskan untuk mendengar persoalan langsung di lapangan dan mengumpulkan ide untuk evaluasi serta penyempurnaan kebijakan pertanahan nasional.
“Saya ingin tahu secara detail masalah yang terjadi di daerah. Jika perlu ada perubahan kebijakan atau regulasi baru, mari kita bahas bersama apa yang harus dilakukan,” ujar Menteri Nusron dalam sambutannya.
Menteri menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dengan kondisi nyata di daerah, sekaligus mendorong keterbukaan dalam menyampaikan berbagai hambatan yang dihadapi. “Jika ada aturan yang tidak relevan dengan lapangan, jangan ragu untuk menyampaikannya. Ini menjadi dasar kita bersama untuk memperbaiki tata kelola pertanahan,” tegasnya.
Dalam forum yang dimoderatori oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat Yanuar Hikmat Ginanjar, lima Kepala Kantor Pertanahan dari wilayah strategis menyampaikan aspirasi langsung. Mereka adalah dari Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang, yang memaparkan kendala operasional, masukan, serta usulan perbaikan terkait pelayanan di wilayah masing-masing.
Masukan yang diterima akan dijadikan bahan untuk memperkuat tata kelola organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pertanahan di Jawa Barat. Menteri turut didampingi oleh jajaran tinggi Kementerian ATR/BPN, antara lain Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang I Ketut Gede Ary Sucaya, serta Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian. (Abel/hms)
