Bingkaiwarta, MANADO – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan pentingnya peran Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dalam mempercepat transformasi layanan pertanahan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan Upgrading IPPAT Tahun 2025 di Manado, Jumat (18/7/2025).
“IPPAT adalah bagian dari hulu ekosistem layanan pertanahan. Kalau hulunya baik, hilirnya juga akan mengikuti. Karena itu, seluruh ekosistem ini harus di-upgrade bersama-sama,” kata Nusron di hadapan ratusan PPAT dari berbagai daerah.
Ia menyebut, dua persoalan utama masih kerap dikeluhkan masyarakat terkait layanan pertanahan, yaitu proses yang lambat dan pungutan liar (pungli). Menurutnya, solusi kedua masalah tersebut hanya bisa dicapai jika ada perubahan menyeluruh pada sistem dan SDM.
“Rumus percepatan layanan itu sederhana, dua S: sistem dan SDM. Sistemnya harus kita ubah, SDM-nya harus kita upgrade,” tegas Nusron.
Diketahui, sekitar 75% layanan pertanahan di Indonesia terpusat pada 125 kantor. Nusron menekankan kantor-kantor tersebut sebagai titik penting untuk memastikan transformasi berjalan efektif dan berdampak luas. Ia mencontohkan, jika pelayanan sudah berbasis elektronik, maka perubahan besar akan segera terjadi di seluruh lini.
Transformasi pertanahan, lanjut Nusron, bukan hanya tugas internal Kementerian ATR/BPN, tetapi membutuhkan kerja sama erat dengan para PPAT. “Kolaborasi adalah kunci. PPAT memiliki peran vital untuk memastikan layanan tanah lebih cepat, bersih, dan profesional,” ungkapnya.
Rakernas IPPAT kali ini dihadiri lebih dari 500 peserta dari seluruh Indonesia. Hadir mendampingi Menteri Nusron, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, Kepala Kanwil BPN Sulawesi Utara Erry Juliani Pasoreh, Wali Kota Manado Andrei Angouw, Ketua Umum IPPAT Hapendi Harahap, serta pengurus pusat IPPAT. (Abel/hms)
