Bingkaiwarta, JAKARTA – Tanah menjadi landasan utama dalam mewujudkan swasembada pangan nasional sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Hal ini ditegaskan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, saat menjadi narasumber pada Pra Rapat Koordinasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta, pada Selasa (16/07/2025).
“Tidak akan ada kebijakan pangan kalau tidak ada tanah. Tanah itu adalah problem kemanusiaan. Karena itu, semua program pangan harus bertumpu pada kepastian lahan,” ujar Nusron Wahid di hadapan jajaran BPK RI.
Dalam paparannya, Menteri Nusron memaparkan strategi Kementerian ATR/BPN untuk mendukung ketahanan pangan nasional, di antaranya melalui perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), penerapan skema Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), serta optimalisasi tanah telantar untuk redistribusi kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, penerapan LSD terbukti efektif menekan laju alih fungsi lahan sawah yang selama ini terjadi secara masif.
“Dulu, rata-rata alih fungsi lahan bisa puluhan ribu hektare per tahun. Sejak ada LSD, dalam empat tahun hanya sekitar 5.600 hektare di delapan provinsi. Selama saya menjabat, saya belum pernah menandatangani satu pun izin alih fungsi LSD,” tegasnya.
Selain pengendalian alih fungsi lahan sawah, Kementerian ATR/BPN juga mempercepat penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) hingga Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Nusron menilai, tata ruang yang akurat sangat penting agar kebijakan pangan, perumahan, energi, dan hilirisasi industri tidak saling tumpang tindih.
Untuk mendukung redistribusi tanah kepada masyarakat, Kementerian ATR/BPN menyiapkan optimalisasi tanah telantar serta tanah eks Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) yang masa berlakunya telah habis. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan berkelanjutan dan pemerataan kepemilikan tanah bagi rakyat.
Kegiatan Pra Rakor BPK RI ini juga menghadirkan pemateri lain, yaitu Kepala Badan Pangan Nasional, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, serta Kepala Badan Riset Nasional. Menteri Nusron hadir didampingi Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kartika Sari.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Kementerian ATR/BPN menargetkan swasembada pangan nasional dapat tercapai melalui kepastian tata ruang dan redistribusi lahan yang berkeadilan. (Abel/hms)
