Bingkaiwarta, BANGKA BELITUNG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan pengarahan tegas kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Senin (06/10/2026). Ia menekankan kembali peran krusial kementerian ini sebagai garda terdepan pelayanan publik, yang bertanggung jawab penuh memastikan tanah masyarakat terdaftar dan memiliki kepastian hukum melalui sertifikasi.
“Kita di Kementerian ATR/BPN punya tugas mulia: memastikan tanah rakyat aman. Kita ini bagian dari land tenure, yang artinya legalisasi aset. Aset itu harus dilegalisasi, dan itu tugas kita!” seru Menteri Nusron di Ruang Rapat Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Menteri Nusron menekankan, untuk mewujudkan target seluruh tanah masyarakat terdaftar, jajaran ATR/BPN tidak boleh pasif. “Jangan hanya menunggu! Kalau menunggu, belum tentu masyarakat paham prosesnya. Siapa yang paling paham? Tentu kita! Jadi, kita yang harus proaktif menjemput bola,” tegasnya.
Menteri Nusron menginginkan dampak kerja jajarannya langsung dirasakan masyarakat. Baginya, peningkatan jumlah tanah yang bersertifikat adalah indikator utama keberhasilan pelayanan pertanahan.
Dengan pengarahan ini, Menteri Nusron berharap komitmen jajarannya semakin solid dalam memberikan layanan pertanahan yang prima: cepat, tepat, dan berintegritas. “Ukuran keberhasilan kita di mata masyarakat adalah semakin banyaknya tanah yang sudah clear dan clean karena sudah disertipikatkan,” terangnya.
Sebagai informasi, Kementerian ATR/BPN telah memberikan 7.866.517 layanan pertanahan sepanjang tahun 2024. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri, tercatat 35.714 layanan. Kepala Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hiskia Simarmata, melaporkan bahwa hingga saat ini, total bidang tanah terdaftar mencapai 715.039 bidang, dengan 552.667 bidang di antaranya sudah bersertifikat.
Hiskia Simarmata juga melaporkan capaian membanggakan dalam sertifikasi aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2025, yang melampaui target. Dari target 100 bidang, berhasil diterbitkan 241 sertifikat. “Ini adalah bukti komitmen kami dan sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah,” pungkasnya.
Turut hadir mendampingi Menteri Nusron, Penasehat Utama Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, Jhoni Ginting; Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis; serta Inspektur Wilayah 1, Arief Muliawan. Jajaran Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga hadir dalam pembinaan tersebut. (Abel/hms)
