Bingkaiwarta, BEKASI – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian ATR/BPN telah mencapai banyak nyata, terutama dalam pengelolaan agraria yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kita patut bersyukur bahwa dalam satu tahun ini, pemerintahan telah memberikan kontribusi yang nyata. Di sektor kami, penataan alokasi dan distribusi tanah kini berjalan lebih berkeadilan,” ujar Menteri Nusron setelah Upacara Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2025 di Pondok Pesantren Mahasina Darul Qur’an wal Hadits, Kota Bekasi, Rabu (22/10/2025).
Menteri Nusron menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah dalam pengelolaan tanah kini lebih selektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Proses perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU), misalnya, diperketat untuk memastikan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat sekitar melalui pemberdayaan dan kemitraan yang lebih konkret.
Kebijakan agraria yang lebih berkeadilan ini juga berdampak positif pada program ketahanan pangan nasional. Hasil inventarisasi Kementerian ATR/BPN menunjukkan potensi lahan seluas 52.107,97 hektare untuk program ketahanan pangan.
“Kita ingin memastikan tanah tidak hanya menjadi instrumen ekonomi bagi segelintir pihak, tapi juga berfungsi sosial, memberi nilai tambah bagi masyarakat di sekitarnya,” tuturnya.
Menurut Menteri Nusron, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan tanah, tetapi juga pada dukungan infrastruktur pertanian dan sumber daya manusia (SDM). “Produktivitas pangan bergantung pada tiga hal utama: ketersediaan lahan, sistem irigasi yang baik, serta dukungan pupuk dan SDM yang berkualitas,” pungkasnya. (Abel/hms)
