Bingkaiwarta, DEPOK – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya sanad keilmuan sebagai fondasi berpikir sekaligus landasan etika kepemimpinan dalam merumuskan kebijakan publik. Hal tersebut disampaikannya kepada alumni Universitas Indonesia (UI) dan jemaah yang menghadiri Kajian Tarawih di Masjid Ukhuwah Islamiyah, Kampus UI Depok, pada Senin (23/2/2026)
“Ilmu harus memiliki sanad yang jelas, karena tanpa sanad, kita berisiko tersesat dalam pemikiran dan tindakan. Imam Muslim dalam kitab Shahih Muslim menyatakan bahwa sanad merupakan bagian tak terpisahkan dari ajaran agama. Tanpa sanad, cenderung muncul pendapat yang semaunya sendiri dan tidak berbasis pada landasan yang kuat,” jelas Menteri Nusron.
Dari prinsip tersebut, Menteri Nusron menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan juga membutuhkan pijakan yang serupa. Jika dalam agama sanad berperan sebagai penjaga otoritas ilmu, maka dalam pemerintahan, data yang valid, regulasi yang jelas, dan kerangka hukum yang kokoh menjadi penentu kualitas kebijakan. Tanpa dasar normatif dan fakta yang dapat diuji secara objektif, keputusan publik berpotensi menjadi refleksi persepsi pribadi yang dibingkai dengan kewenangan resmi.
Menurutnya, kepemimpinan bukan hanya persoalan teknis yang harus dikuasai, melainkan juga tanggung jawab moral yang harus diemban. Setiap manusia memiliki kecenderungan untuk merasa paling benar, cenderung manipulatif, mengutamakan kepentingan pribadi, atau bahkan menindas pihak yang lebih lemah. Jika dorongan tersebut tidak dikendalikan dengan baik, kebijakan yang dihasilkan akan menjauh dari nilai-nilai keadilan yang seharusnya menjadi tujuan utama.
Dalam membahas esensi kepemimpinan, Menteri Nusron mengutip doa Rasulullah SAW yang menjadi pengingat moral bagi setiap pemegang amanah publik: “Ya Allah, siapa yang menjadi pemimpin dan ketika memimpin ia mempersulit hidup rakyatnya, maka persulitlah hidupnya ya Allah. Sebaliknya, siapa yang menjadi pemimpin dan ia mempermudah urusan rakyatnya, maka mudahkanlah hidupnya.”
Dalam konteks tugasnya di Kementerian ATR/BPN, Menteri Nusron merujuk ayat Al-Qur’an Surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi “…kay la yakuna dulatan baina al-aghniya’i minkum”, yang bermakna agar kekayaan dan sumber daya tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Ia menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan pertanahan dan tata ruang dirumuskan dengan semangat mengikuti prinsip tersebut – memastikan distribusi sumber daya lebih adil dan tidak terkonsentrasi pada segelintir pihak.
“Kebijakan strategis seperti penataan serta penertiban Hak Guna Usaha, program redistribusi tanah, dan penataan ruang wilayah, diarahkan secara khusus untuk mengurangi ketimpangan ekonomi struktural serta memperluas akses manfaat sosial bagi seluruh lapisan masyarakat,” tegas Menteri Nusron yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Penanggulangan Bencana.
Ia kemudian mengingatkan kaidah yang disampaikan para ulama klasik bahwa keberlangsungan sebuah negara tidak ditentukan oleh simbol atau identitas formalnya, melainkan oleh tingkat keadilan yang terealisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. “Oleh karena itu, inti dari setiap bentuk kepemimpinan adalah memastikan bahwa nilai keadilan benar-benar hadir dan terwujud dalam setiap kebijakan publik,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Nusron mengajak para alumni dan mahasiswa UI untuk memaknai kepemimpinan sebagai tanggung jawab moral jangka panjang. Menurutnya, generasi muda perlu memadukan kompetensi profesional yang mumpuni dengan integritas etis yang kokoh, agar kebijakan publik yang dihasilkan tidak hanya efektif secara teknokratis, tetapi juga memberikan manfaat yang merata dan berkeadilan sosial. (Abel/hms)
