Bingkaiwarta, JALAKSANA – Paguyuban Kelompok Tani Hutan (KTH) Siliwangi Majakuning melakukan audiensi dengan Kepala Balai TNGC Kabupaten Kuningan, terkait Pengesahan PKS (Perjanjian Kerja Sama) Kemitraan Konservasi Pemungutan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) di Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai.
Audiensi ini dilakukan di Aula Kantor Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC) Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jumat (11/10/2024).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai Toni Anwar S.Hut,.MT, Ketua Paguyuban KTH Siliwangi Majakuning Edi Syukur, para Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) tiap desa penyangga lereng Gunung Ciremai, serta perwakilan para kepala desa lereng Gunung Ciremai Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka.
Ketua Paguyuban KTH Siliwangi Majakuning, Edi Sukur mengemukakan, tujuan kedatangannya ke Balai TNGC ini yaitu dalam rangka perkenalan dengan Kepala Balai Taman Nasional (BTNGC) yang baru dan pihak Paguyuban KTH meminta agar menandatangi Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Adapun yang menjadi dasar tuntutan pada kegiatan silaturahmi atau audiensi ini, antara lain, Perundang-undangan dan aturan setingkat undang-undang terkait Kemitraan Konservasi masih berlaku dan TNGC sebagai UPT yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah harus menjalankan aturan-aturan tersebut.
Selain itu, kata Edi, terkait jadwal dan tahapan yang telah di keluarkan oleh Balai TNGC, kriminalisasi terhadap masyarakat dan perangkat desa, kondusifitas di tingkat tapak yang rentan akan konflik yang disebabkan oleh offtaker yang tidak memahami aturan terkait proses Kemitraan Konservasi.
“Tak hanya itu, kami juga menanyakan tentang rusaknya kawasan karena tidak adanya regulasi teknis yang mengatur, serta lambatnya tindak lanjut terkait proses pengesahan PKS Kemitraan Konservasi pemungutan HHBK oleh Balai TNGC,” jelas Edi.
Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Toni Anwar menyetujui dan menerima silaturahmi dari Paguyuban Siliwangi Majakuning. Ia mengatakan, bahwa pihaknya akan membentuk tim kecil untuk merumuskan persyaratan apa saja yang belum lengkap terkait ijin penyadapan untuk Kelompok Tani Hutan (KTH).
“Insya allah, dalam waktu dekat kami akan mengadakan study banding ke Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Sukabumi,” ucap Toni.
Terkait proses pengesahan PKS Kemitraan Konservasi, kata Toni, bahwa pihaknya juga tinggal menunggu perintah dari Pimpinan Pusat untuk Pengesahan Perjanjian kerjasama (PKS) tersebut.
Perlu diketahui, KTH (Kelompok Tani Hutan) Paguyuban Siliwangi Majakuning terdapat 24 Desa yang terdiri dari 11 Desa dari Kabupaten Majalengka dan 13 Desa dari Kabupaten Kuningan. (MZ)
