Bingkaiwarta, KUNINGAN – Aktivis, Atang SE mendatangi Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, Jumat (3/9/2021) siang. Keduanya terlibat cek cok hingga membuat gaduh ruang Gedung DPRD Kuningan.
Diketahui, kedatangan Atang untuk mempertanyakan maksud dari isi screen shoot chat whatsapp Nuzul Rachdi, yang juga politisi PDIP itu. Dalam chat tersebut, diduga, Nuzul memojokan Ponpes Husnul Khotimah terkait rencana kunjungan Presiden RI Jokowi ke Kuningan beberapa hari yang lalu.
“Kedatangan saya ke gedung DPRD adalah untuk mengklarifikasi hasil tangkap layar WhatsApp Ketua DPRD Kuningan yang intinya menyatakan dirinya lah yang telah berhasil menggagalkan kunjungan Jokowi ke salah satu ponpes dan mengalihkan ke ponpes lain yang bermazhab ahlusunah wal jammaah,” kata Atang saat dikonfirmasi bingkaiwarta.co.id melalui pesan WhatsApp.
Atang menilai, chat tersebut terkesan bahwa pesantren yang digagalkan tersebut bukan bermazhab Ahlu Sunnah. “Kalau ternyata tidak benar itu jangan sampai mengarah ke fitnah,” ujarnya.
Dikatakan Atang, dirinya datang bukan untuk mencari ribut. Logika sederhana saja, gedung dewan itu kan rumah rakyat, jadi Ia sebagai rakyat yang notebene adalah tuan rumah sangat tidak masuk akal membuat keributan dirumah sendiri.
“Terkait petugas keamanan yang mengusir saya, itu saya anggap sebagai ketidak tahuan semata, yang bersangkutan hanya menjalankan tugas atas perintah ketua dewan, dan mungkin lupa bahwa yang menggajinya termasuk gaji ketua dewan dan anggota adalah kami, rakyat,” terangnya.
Ia menjelaskan, “Kenapa saya harus mengklarifikasi? Karena ini sudah menyebar dan sangat mengancam kondusifitas di Kuningan yang sangat sensitif dengan masalah sara. Jadi kedatangan saya secara baik-baik adalah untuk mengklarifikasi karena dalam pernyataan tersebut ada beberapa poin yang selain menyudutkan salah satu lembaga Islam yang entah ada masalah apa karena ini bukan kali pertama, sebelumnya juga sudah membuat pernyataan ke lembaga tersebut yang membuat umat Islam Kuningan geram, kali ini juga terkesan ada unsur ujaran kebencian,” bebernya.
Selain itu, dikhawatirkan dengan pernyataan tersebut akan menimbulkan adu domba antar lembaga muslim khususnya dan umat muslim umumnya. Terlebih pernyataan tersebut sudah menyinggung kepada arah aqidah, ini berbahaya.
“Masalah ini harus segera diklarifikasi demi menjaga kondusifitas di Kabupaten Kuningan,” tandasnya. (Abel Kiranti)
