Bingkaiwarta, KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan menunjukkan keseriusannya dalam menyukseskan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan MBG. Pembentukan Satgas ini diumumkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Ruang Rapat Linggajati Pendopo Kabupaten Kuningan, pada Selasa (23/9/2025).
Rakor tersebut dihadiri oleh jajaran penting Pemkab Kuningan, termasuk Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, Wakil Bupati Tuti Andriani, Pj. Sekda Dr. Wahyu Hidayah, unsur Forkopimda, kepala OPD, serta perwakilan lembaga vertikal.
Bupati Dian dalam arahannya menekankan bahwa program MBG adalah investasi penting dalam membangun generasi emas Indonesia. Ia menegaskan, “MBG lahir dari semangat pemerintah untuk membangun generasi unggul yang menjadi tulang punggung bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Pelaksanaan di Kuningan harus tepat sasaran, lancar, dan tanpa kendala berarti,” ujar Bupati Dian.
Beberapa potensi masalah seperti keracunan makanan, kualitas menu yang kurang baik, dan sanitasi dapur yang tidak sehat menjadi perhatian utama Bupati. Ia mengingatkan pentingnya peran camat dan kepala puskesmas dalam melakukan deteksi dini masalah di lapangan serta menjaga komunikasi dengan SPPG (Sarana Penyelenggara Pangan Gizi) dan dapur MBG.
Wakil Bupati Tuti Andriani menyoroti pentingnya pemerataan dalam pelaksanaan MBG, dengan menekankan kewajiban setiap SPPG untuk mempekerjakan minimal 50 orang dan melayani minimal 3.000 siswa. Ia juga mengusulkan pemberian susu cair sekali seminggu oleh setiap SPPG.
Pj. Sekda Kuningan, Dr. Wahyu Hidayah, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Kabupaten Kuningan, menjelaskan bahwa pembentukan Satgas ini adalah tindak lanjut dari Surat Edaran Mendagri. Satgas ini dibentuk dengan konsep yang lebih komprehensif dan terstruktur dibandingkan daerah lain, dengan pembagian tugas yang jelas untuk berbagai bidang, mulai dari teknis, koordinasi lintas sektor, pengawasan, hingga pelaporan.
“Kami merasa perlu membentuk Satgas untuk memperkuat koordinasi, memastikan percepatan, sekaligus memberikan solusi cepat jika ada masalah di lapangan. Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Sosial akan menjadi leading sector teknis, sementara Inspektorat akan mengawal aspek monitoring dan evaluasi,” jelas Wahyu.
Dengan pembentukan Satgas ini, Pemkab Kuningan optimis pelaksanaan MBG dapat berjalan tepat sasaran, berkualitas, dan berkesinambungan, serta memberikan manfaat langsung bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. (Abel)
