banner 728x250
banner 728x250
banner 728x250
banner 728x250
banner 728x250 banner 728x250
banner 728x250
banner 728x250
Berita  

Sekjen ATR/BPN Tekankan Disiplin Anggaran, TOR dan RAB Harus Selesai Januari untuk Hasil Berkualitas

 

Bingkaiwarta, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur pada Senin (26/01/2026). Kegiatan yang diadakan secara luring dan daring dengan pusat di Aula Reforma Kanwil BPN Jawa Timur, menekankan pentingnya disiplin perencanaan anggaran serta kesiapan pelaksanaan program sejak awal tahun anggaran.

banner 728x250

“DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) adalah alat eksekusi kebijakan pimpinan dan Pak Menteri, bukan hanya dibelanjakan setiap hari atau bulan. Saya menginginkan Pak Kakanwil memastikan seluruh anggaran sejalan dengan agenda prioritas nasional,” ujar Dalu Agung yang membuka acara secara daring dari Jakarta.

Sekjen ATR/BPN juga menyoroti keselarasan tiga elemen utama dalam pengelolaan anggaran: Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dijabat Kepala Kantor masing-masing satuan kerja, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara. Ketiganya diharapkan memiliki pemahaman yang sama serta memastikan setiap belanja negara memiliki output dan manfaat yang jelas. “Tiga elemen ini harus satu pandangan, jangan hanya percaya saja, tapi harus tahu produk dan output yang dihasilkan,” tegasnya.

Terkait manajemen penyerapan anggaran, dia mengarahkan agar penyusunan Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) diselesaikan pada bulan Januari. Penyerapan anggaran harus direncanakan bulanan, dilaksanakan tepat waktu, dan tetap memperhatikan kualitas. “Penyerapan tidak boleh hanya untuk menghabiskan anggaran, melainkan harus memberikan manfaat nyata bagi organisasi dan masyarakat,” sambungnya.

Menutup arahannya, Sekjen ATR/BPN mendorong para Kepala Kantor untuk berani mengambil keputusan, memperkuat eksekusi program, serta melakukan mitigasi risiko sejak awal. “Kita diberikan kewenangan sebagai KPA, maka harus memiliki kemampuan dan keberanian untuk bertindak, siap dieksekusi sejak awal, patuh aturan, dan hasilnya harus berkualitas,” pungkasnya.

Sementara itu, Kakanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Asep Heri, dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakerda tahun ini mengusung tema Persiapan Pelaksanaan Tahun Anggaran 2026 dan sebagai Bagian dari Instrumen Pengendalian Mutu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Kinerja Anggaran. Acara diikuti oleh seluruh jajaran Kanwil BPN Jawa Timur serta Kantor Pertanahan se-Provinsi Jawa Timur secara luring dan daring.

Turut hadir secara luring Direktur Jenderal Penataan Agraria sekaligus Plt. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari; Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (Abel)


banner 336x280
banner 336x280

Tinggalkan Balasan