Oleh: Widdiya Permata Sari
(Komunitas Muslimah Perindu Syurga)
Ketika Negara belum usai memecahkan setiap masalah terhadap problem pendanaan MBG, muncullah permasalahan baru yaitu tidak berkualitasnya bahan makanan MBG bahkan yang lebih parah membahayakan siswa.
Ada 40 anak siswa SD di SDN 03 Dukuh Sukoharjo Jawa Tengah yang mengalami mual-mual setelah mereka menyantap menu makan dari program MBG (Makan Bergizi Gratis). [detiknews.com, 17/01/2025]
Dari kejadian ini sudah terlihat bahwa Negara tidak serius dalam mengurusi rakyatnya. Bahkan kebijakan tersebut juga jelas-jelas tidak menyentuh akar masalahnya. Dikarenakan masih banyak kebutuhan generasi yang sama sekali belum terpenuhi kebutuhan gizinya. Sehingga maraknya kasus stunting di Negeri ini.
Ketika program MBG yang begitu banyak problematik diduga kuat bukan untuk didedikasikan untuk kepentingan seluruh rakyatnya melainkan untuk proyek pencitraan dan pada akhirnya akan tetap membebani rakyat.
Sangat terlihat jelas ketika program tersebut sudah berjalan namun terlihat belum direncanakan dengan sangat matang, sehingga masyarakat berpikir bahwa program MBG tersebut hanyalah dijadikan alat kampanye untuk menarik suara dari rakyatnya. Bahkan sudah terbukti semua itu hanya menguntungkan korporasi.
Sehingga tidak heran ketika program MBG disebut sebagai program populasi. Seorang pemimpin dalam sistem kapitalisme sudah jelas hanya diposisikan sebagai regulator terhadap kebijakan bukan sebagai pemimpin yang memenuhi kebutuhan serta kepetingan rakyatnya namun sebaliknya pemimpin dalam sistem kapitalisme hanya memenuhi kebutuhan para oligraki yang memiliki peran besar terhadap kekuasannya.
Dengan demikian negara dalam sistem kapitalisme dangat jauh dari peran utamanya yaitu pemimpim yang mengurus serta pelayan rakyatnya terutama dalam menjamin kebutuhan gizi setiap generasi agar mampu mencegah stunting pada anak.
Yang menjadi penyebab utamanya adalah ketika kepemimpinan berasaskan sekulerisme atau pemisahan agama dari kehidupan. Yang dimana membebaskan manusia boleh mengatur kehidupan sesuai dengan akal serta hawa nafsunya, sehingga kezhaliman serta ketidakadilan tidak bisa terhindarkan.
Rakyat dipaksa untuk membayar berbagai pajak. Namun setelah rakyat melaksanakan aturan tersebut, rakyat masih tetap tidak mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupannya. Bahkan ketika ada wacana bahwa kebijakan MBG yang katanya mampu menyelesaikan setiap permasalahan terhadap gizi generasi ternyata tidak terealisasikan.
Dari permasalahan yang terjadi di Negara ini sudah jelas bahwa hanya dengan kepemimpinan Islam di bawah naungan Khilafah yang jelas mampu menjamin serta memenuhi kebutuhan gizi setiap generasi dengan mekanisme yang sesuai syariat Islam. Bahkan hasil dari mekanisme tersebut juga akan menjauhkan anak dari yang namanya problem stunting serta semua akan terpenuhi kebutuhan gizinya tanpa terkecuali.
Apalagi diketahui bahwa visi politik dari negara yang menerapkan sistem Islam yaitu Khilafah yang sesuai dengan tuntunan syariat yaitu akan menjamin pemenuhan kebutuhan seluruh rakyatnya, yaitu kebutuhan pangan baik itu secara kuantintas maupun kualitas.
Mekanisme yang akan ditempuh oleh negara yaitu akan memerintahkan seluruh kaum laki-laki serta kepala keluarga untuk bekerja agar bisa menafkahi dirinya dan keluarganya. Dengan demikian negara wajib menyediakan lapangan kerja untuk seluruh rakyatnya baik dengan cara pendekatan langsung maupun tidak langsung.
Dengan secara langsung yaitu penyediaan lapangan kerja secara luas dilakukan secara mutlak oleh negara. Dikarenakan dalam sistem Islam SDA (Sumber Daya Alam) seperti tanah, padang rumput serta air, jelas merupakan kepemilikan umum sehingga wajib dikelola oleh negara bukan swasta yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian para pencari nafkah tidak akan pernah mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan.
Sementara untuk cara tidak langsung, negara akan menciptakan iklim usaha yang sehat serta kondusif. Apabila seorang individu tidak mampu, maka otomatis beban tersebut akan dialihkan kepada ahli warisnya kemudian berikutnya kepada baitul maal, yakni negara.
Bukan hanya itu semua, negara pun wajib membangun sebuah kedaulatan pangan di bawah naungan departemen kemaslahatan umum, yang di mana departemen tersebut akan menjaga kualitas pangan yang beredar di kalangan masyarakat, serta negara akan mengoptimalkan produksi pangan dalam negeri dengan cara mengaktifkan perkebunan, pertanian, perikanan dan sebagainya.
Dalam sistem Islam pun akan memenuhi kebutuhan dalam bidang pelayanan pendidikan, kesehatan serta keamanan yang mutlak dijamin oleh negara. Semua pelayanan itu akan diberikan secara langsung kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
