Bingkaiwarta, GARUT – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat sinergi lintas sektor dengan Kementerian UMKM melalui penandatanganan Nota Kesepahaman pada Kamis (25/09/2025). Kolaborasi ini bertujuan untuk menghubungkan kepastian hukum atas tanah dengan akses permodalan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, menyatakan bahwa sertipikat tanah yang difasilitasi ATR/BPN memberikan dasar legal yang kuat bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan. Hal ini disampaikannya dalam acara Lokomotif Akses Permodalan (LOKAMODAL) di Pendopo Kabupaten Garut.
“Nota Kesepahaman ini adalah tonggak awal kerja sama yang lebih luas dan berdampak nyata. Kami percaya, langkah bersama ini akan menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat, khususnya UMKM,” ujar Wamen Ossy. Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan sertipikat tanah sebagai modal produktif.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menambahkan bahwa kolaborasi multi-pihak ini akan mengakselerasi pemanfaatan sertipikat hak atas tanah sebagai agunan. “Ini adalah game changer! Kita akan mengubah tanah yang ‘diam’ menjadi aset produktif yang ‘bicara’ dan bisa dijadikan modal untuk mengembangkan usaha mikro,” tegasnya.
Dalam acara tersebut, Wamen ATR/Waka BPN menyerahkan sertipikat kepada 10 perwakilan penerima, yang terdiri dari lima bidang sertipikat UMKM Kabupaten Tasikmalaya dari hasil lintas sektor dan lima bidang sertipikat UMKM Kabupaten Garut dari hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Acara ini juga dihadiri oleh Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Fredy Kolintama; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar; Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin; Wakil Bupati Garut, Luthfianisa Putri Karlina; beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Garut. Wamen Ossy juga meninjau pameran UMKM yang digelar dalam acara LOKAMODAL. (Abel/hms)
